MEDAN |DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp565,35 miliar yang diterima Pemerintah Kota Medan pada 2026 harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran.
Penegasan itu disampaikan Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Panjaitan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyati.
Turut mengikuti kegiatan secara daring Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga. Rapat ini juga diikuti pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Dalam sambutannya, Rico mengapresiasi kehadiran jajaran Kemendagri untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memastikan dukungan fiskal pemerintah pusat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Rico menjelaskan, tambahan TKD tersebut diperuntukkan bagi percepatan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, perbaikan pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana yang terjadi pada 2025.
Pemko Medan telah mendistribusikan anggaran tersebut kepada 34 perangkat daerah, termasuk kecamatan, berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, dan kebutuhan program masing-masing.
Selain itu, Pemko Medan juga telah menyalurkan Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Rico mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap kegiatan harus memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi kebutuhan, kualitas pelaksanaan, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menekankan lima aspek penting dalam pengelolaan tambahan TKD.
Pertama, perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, pelaksanaan kegiatan harus mengikuti jadwal dan target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran wajib didukung dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga harus dilakukan secara konsisten.
Keempat, pengawasan dan pengendalian. Rico meminta Inspektorat Kota Medan melakukan pendampingan serta pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, memastikan hasil dan manfaat pembangunan. Setiap program yang dibiayai melalui tambahan TKD diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Rico juga berharap Pemko Medan memperoleh masukan, arahan, dan rekomendasi konstruktif dari Kemendagri terkait pelaksanaan penggunaan tambahan TKD.
Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif selama proses evaluasi berlangsung. Termasuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar mendapatkan arahan teknis.
Rico pun menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri atas perhatian, dukungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pemko Medan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah menjalankan amanah penggunaan tambahan TKD dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.








