MEDAN | DANews.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 mulai 2027. Kebijakan tersebut disiapkan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya warga yang menghadapi kesulitan ekonomi.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan kebijakan itu dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan, penggratisan PBB tersebut akan mulai diberlakukan pada 2027.
Menurut Rico, kebijakan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi yang dirancang Pemko Medan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Meski memberikan keringanan pajak, Rico memastikan Pemko Medan tetap berupaya menjaga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang disiapkan yakni meningkatkan intensifikasi penerimaan pajak.
“Kita tetap optimistis PAD Kota Medan tetap bisa meningkat secara intensifikasinya. Tetap bisa kita tingkatkan agar nantinya penerimaan pajak lebih maksimal,” ujar Rico.
Ia juga menjelaskan, kebijakan penggratisan tersebut tidak mengubah ketentuan PBB bagi wajib pajak dengan nilai di atas Rp100.000.
“Tidak, tetap tidak. Tetap sama,” katanya saat menjelaskan kemungkinan perubahan PBB bagi wajib pajak dengan nilai di atas Rp100.000.
Selain itu, Pemko Medan akan memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, mengoptimalkan penerimaan pajak, sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
Rico menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak menjadi penting agar pemerintah tetap mampu membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.
Dengan demikian, Pemko Medan menargetkan kebijakan keringanan PBB bagi masyarakat tetap berjalan seiring dengan upaya meningkatkan PAD melalui pembenahan sistem dan pengawasan penerimaan pajak








