DAnews.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran sebesar Rp59,25 triliun yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Anggaran tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Berdasarkan rincian Kemendagri, kebutuhan anggaran pemulihan tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi, yakni Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.
“Alokasi anggaran ini mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh dilakukan setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, keberlangsungan layanan publik, serta pemulihan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (9/1/2026).
Politikus yang akrab disapa Kang Aher tersebut menjelaskan bahwa dana pemulihan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Infrastruktur tersebut meliputi sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, kantor desa, serta sarana pemerintahan lainnya yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat.
Menurut mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu, pemulihan infrastruktur dasar menjadi prasyarat utama agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelayanan publik dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal.
“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Ia menambahkan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan pengelolaan anggaran yang solid agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II, Ahmad Heryawan juga menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kolaborasi. Ia menilai kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan akan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan pelayanan publik segera pulih.
“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.(dn/**)
