DAnews.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari ruang kerjanya di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/1/2026). Rakor ini membahas perkembangan terkini serta langkah percepatan pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam di Pulau Sumatera.
Rakor tersebut dihadiri pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak bencana. Dari Sumatera Utara, terdapat 18 kabupaten/kota yang dilaporkan mengalami dampak bencana dan menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut.
Dalam paparannya, Wagub Surya menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat lima daerah di Sumatera Utara yang masih memerlukan perhatian serius akibat dampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kelima daerah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga. Selain kerusakan fisik, aktivitas perekonomian di sejumlah wilayah juga belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pascabencana.
“Pemerintah Provinsi akan memastikan kembali seluruh data dari kabupaten dan kota terdampak, sehingga data yang dikirimkan valid dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi,” ujar Surya kepada pimpinan OPD yang hadir.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Saragih, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut akan memasukkan seluruh data dampak dan kebutuhan pemulihan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini nantinya menjadi pedoman bagi kementerian terkait dan OPD provinsi dalam menyalurkan dukungan dan program pemulihan.
Secara teknis, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggelar Rakor lanjutan dengan BPBD kabupaten/kota guna memvalidasi dan menyinkronkan data kerusakan. “Semua kerusakan harus dirinci dan dikoordinasikan kembali agar upaya pemulihan bisa dilakukan secara berjenjang,” jelasnya.
Pemprov Sumut menargetkan R3P rampung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur pada 31 Januari 2026, sehingga dapat menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah dan dasar permohonan dukungan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau kondisi fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, infrastruktur, tempat ibadah, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. “Rakor ini penting untuk mengetahui sejauh mana langkah pemulihan yang telah dilakukan. Saya mengapresiasi Sumatera Utara yang menunjukkan kemajuan dalam pemulihan pascabencana,” pungkasnya.(dn/**)
