MEDAN | DANEWS.ID — Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan menggagas program angkutan umum gratis bagi pelajar. Gagasan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi orang tua sekaligus melibatkan angkutan umum lokal dalam layanan transportasi pelajar.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan masih perlu mendalami gagasan tersebut bersama Pemerintah Kota Medan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, mengatakan wacana itu masih berada pada tahap awal sehingga perlu pembahasan lintas instansi.
“Wacana ini kan masih tahap awal. Kita belum duduk untuk membahasnya. Paling tidak, beberapa OPD terlibat untuk membahas ini,” ujar Sri Rezeki melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/9/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, juga menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mengundang pihak terkait untuk mengetahui aspek teknis, pembiayaan, serta kemungkinan dukungan dari pemerintah kota.
“Awal ini kan kita tidak mengerti soal keuangan dan sebagainya. Memungkinkan tidak Wali Kota setuju atau tidak. Belum didapatkan, kita belum tahu,” kata Paul.
Sebelumnya, Sekretaris Organda Kota Medan, Jaya Sinaga mengusulkan agar Pemko Medan mengkaji penerapan angkutan gratis bagi pelajar.
Jaya menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 sebagai salah satu regulasi yang menurutnya dapat menjadi dasar pembahasan terkait pemanfaatan penerimaan pajak daerah.
Ia menjelaskan, PP tersebut mengatur ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pembagian kewenangan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Jaya, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) perlu dikaji potensinya untuk mendukung pembiayaan angkutan gratis bagi pelajar.
“Jadi Kota Medan perlu segera mengkaji dan menerapkan angkutan gratis bagi pelajar untuk mengurangi beban masyarakat untuk biaya angkutan bagi pelajar. Tentunya, Organda Medan siap duduk bersama dengan DPRD dan Pemko Medan serta OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Jaya juga menyebut sejumlah daerah di luar Sumatera telah menjalankan program serupa dengan dukungan APBD. Ia menilai pengalaman daerah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Kota Medan.
Selain pemerintah dan DPRD, Organda Medan siap melibatkan akademisi untuk merumuskan aspek teknis operasional dan regulasi. Pembahasan tersebut, kata Jaya, dapat dilakukan apabila Pemko Medan dan DPRD menyetujui pengkajian lebih lanjut terhadap program tersebut.
