MEDAN | DANews.id – DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan memastikan setiap rupiah APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran tidak boleh hanya terserap, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan warga, mulai dari banjir, kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga transportasi publik.
Penegasan itu disampaikan sejumlah fraksi DPRD Medan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Fraksi Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD merupakan instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegasnya.
Gerindra meminta setiap OPD menjelaskan penggunaan anggaran secara konkret, termasuk besaran anggaran, tujuan, hasil yang dicapai, serta manfaatnya bagi masyarakat. Fraksi tersebut juga meminta evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya.
Untuk penanganan banjir, Gerindra meminta keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari jumlah titik banjir yang berhasil diselesaikan. Begitu pula program pengentasan kemiskinan harus diukur dari jumlah keluarga yang berhasil mandiri, bukan sekadar banyaknya bantuan yang disalurkan.
Catatan serupa disampaikan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan BRT Mebidang. Gerindra meminta anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas layanan, bukan hanya pembangunan fasilitas atau penambahan armada.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Muslim menilai APBD 2027 harus disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp6,9 triliun, turun 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Karena itu, Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dan BUMD untuk meningkatkan PAD.
Belanja daerah 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun juga diminta dikelola secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Demokrat turut meminta penjelasan terkait perubahan alokasi sejumlah OPD dari KUA-PPAS yang telah disepakati.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Demokrat.
Sementara Fraksi NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi dasar APBD 2027. Prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta Pemko Medan memperhatikan keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem meminta evaluasi pelaksanaan UHC tidak hanya berdasarkan jumlah kepesertaan, tetapi juga kemudahan masyarakat memperoleh layanan. Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, antrean IGD hingga keterbatasan ICU harus menjadi perhatian.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam pembahasan Ranperda APBD Medan 2027. DPRD berharap Pemko Medan menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.
Dalam paripurna tersebut, Rico Waas mengikuti langsung penyampaian pandangan umum fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027.
