MEDAN | DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemko Medan belum membayar pajak. Sebagian kendaraan bahkan tidak dilengkapi pelat nomor dan kaca spion.
Temuan itu muncul saat Rico memeriksa kendaraan dinas usai memimpin Apel Kendaraan Dinas dan Operasional Pemko Medan di halaman Lotte Grosir Medan, Selasa (6/10/2026).
Dalam apel tersebut, sebanyak 385 kendaraan dikumpulkan dari sekitar 5.000 kendaraan dinas dan operasional yang dimiliki Pemko Medan. Rico kemudian memeriksa kondisi kendaraan secara langsung dan menegur pengguna kendaraan yang ditemukan bermasalah.
“Kenapa pajak kendaraan ini tidak dibayar? Kenapa dibiarkan tanpa plat dan kaca spion?” tegas Rico.
Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi dan Plt Kepala BKAD Suluh Aulia Harahap, Rico memeriksa kendaraan satu per satu. Pemeriksaan mencakup sepeda motor operasional di tingkat kelurahan, mobil operasional kecamatan, hingga kendaraan yang digunakan kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang.
Dari pemeriksaan tersebut, Rico menemukan persoalan administrasi dan kondisi fisik kendaraan tidak hanya terjadi pada sepeda motor. Salah satunya, kendaraan dinas yang digunakan Camat Medan Area diketahui belum membayar pajak.
Rico menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah. Setiap persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti pengguna.
“Bagaimana kalau tidak kita periksa hari ini? Persoalan ini bisa sampai bulan depan, tahun depan, lima tahun ke depan, bahkan bisa sampai sepuluh tahun,” ujarnya.
Menurut Rico, pemeriksaan tersebut menunjukkan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain kelengkapan administrasi, perawatan kendaraan di lingkungan OPD dan kecamatan juga harus menjadi perhatian.
“Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi yang mati, secara platnya mati, mungkin pajaknya belum dibayarkan,” ungkapnya.
Rico menegaskan seluruh kendaraan dinas harus tertib administrasi, terawat, dan digunakan oleh pihak yang berhak. Ia juga mengingatkan agar kendaraan pemerintah tidak dipindahtangankan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, Rico meminta seluruh OPD segera melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Langkah tersebut penting agar persoalan aset tidak kembali menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hari ini, ini baru 385. Kami minta seluruh OPD untuk mengecek semuanya. BKAD tugasnya di beberapa waktu ke depan untuk mengecek secara keseluruhan,” pungkasnya.
