Medan

Bahas RUU Pemilu, Rico Waas Soroti TPS Ramah Disabilitas dan Transparansi Caleg

×

Bahas RUU Pemilu, Rico Waas Soroti TPS Ramah Disabilitas dan Transparansi Caleg

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan usulan pemilu inklusif dan transparansi rekam jejak calon legislatif dalam rapat Panja Komisi II DPR RI di Medan, Jumat (20/11/2026).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan masukan terkait aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dan keterbukaan informasi rekam jejak calon legislatif dalam pembahasan RUU Pemilu bersama Panja Komisi II DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026). (Foto/Dok)

MEDAN | DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dengan menjamin kemandirian penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia (lansia) dalam menggunakan hak pilih.

Selain itu, Rico Waas meminta adanya sistem informasi terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui rekam jejak calon anggota legislatif (caleg) sebelum menentukan pilihan politiknya.

Dua usulan tersebut disampaikan Rico Waas dalam rapat kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait penghimpunan masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

Dalam forum tersebut, Rico menilai prinsip keadilan dalam pemilu tidak cukup hanya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga harus memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri.

Menurutnya, fasilitas TPS yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas dan lansia berpotensi menghambat masyarakat dalam menentukan pilihan.

“Kami berharap memang benar-benar bisa berkeadilan untuk semuanya. Yaitu, bagaimana inklusivitas bagi pemilih rentan di pemilu masa mendatang, terutama untuk masyarakat disabilitas dan juga lansia,” ujar Rico.

Ia secara khusus menyoroti hak pilih masyarakat tunanetra yang selama ini masih membutuhkan pendampingan ketika memberikan suara di bilik TPS.

Rico mempertanyakan apakah mekanisme pemungutan suara ke depan tetap menggunakan surat suara Braille atau perlu dikembangkan melalui sistem audio yang memungkinkan pemilih tunanetra menentukan pilihan tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

Menurutnya, pendampingan yang tidak menjamin netralitas dapat membuka peluang intervensi terhadap pilihan politik pemilih.

“Apakah tetap memakai yang braille seperti biasanya ataupun memakai sistem audio, karena sepengetahuan kami pada saat yang lalu masih banyak dilakukan pendampingan. Kekhawatirannya adalah pendampingan tersebut sifatnya tidak menjadi netral, akhirnya malah menjadi dorongan kepada salah satu calon,” tegasnya.

Baca Juga  Rico Waas Sidak Kantor Lurah Dwikora, Soroti Kondisi Kotor

Selain persoalan aksesibilitas, Rico juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai kandidat yang akan dipilih masyarakat.

Ia menilai pemilih perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai latar belakang dan kualitas calon legislatif, sehingga keputusan politik tidak hanya didasarkan pada popularitas maupun kampanye.

Karena itu, Rico mengusulkan sistem informasi terpadu yang memuat profil kandidat secara lengkap dan dapat diakses masyarakat.

“Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya,” jelasnya.

Menurut Rico, keterbukaan informasi tersebut penting untuk mendorong masyarakat menjadi pemilih yang lebih kritis sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.

Masukan Rico Waas tersebut disampaikan di hadapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf menjelaskan bahwa Panja Komisi II DPR RI tengah mengejar penyelesaian draf RUU Pemilu yang memuat lebih dari 400 pasal sebelum Februari mendatang.

Dede juga menyoroti sejumlah persoalan pemilu di Sumatera Utara, termasuk tingginya aduan pelanggaran kepada DKPP, rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada, serta persoalan netralitas aparatur dan penyelenggara.

Sementara itu, Bobby Nasution menekankan lima pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu, yakni profesionalitas, peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel, pemilih yang partisipatif, netralitas penyelenggara negara, serta kondusivitas daerah.

Melalui usulan tersebut, Rico berharap penyusunan RUU Pemilu dapat memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak politik seluruh warga negara, sekaligus menghadirkan proses demokrasi yang transparan dan berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *