Pendidikan

Bullying Tak Boleh Ditoleransi! Muniruddin Desak Sekolah Lindungi Peserta Didik

×

Bullying Tak Boleh Ditoleransi! Muniruddin Desak Sekolah Lindungi Peserta Didik

Sebarkan artikel ini
Bullying Tak Boleh Ditoleransi! Muniruddin Desak Sekolah Lindungi Peserta Didik
Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag. (foto/ist).

‎Medan, danews.id — Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., mendesak seluruh satuan pendidikan di Sumatera Utara serius menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
‎
‎Penerapan regulasi tersebut dinilai penting untuk mencegah maraknya kasus perundungan (bullying), kekerasan, diskriminasi, hingga perundungan siber (cyberbullying) yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan peserta didik.
‎
‎Muniruddin yang juga menjabat Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut menegaskan, meningkatnya kasus perundungan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan seluruh pihak sekolah agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap anak.
‎
‎”Maraknya bullying adalah alarm serius. Pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga pihak sekolah tidak boleh abai. Regulasi sudah ada, sehingga harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” tegas Muniruddin di Medan, Sabtu (21/11/2026).
‎
‎Menurutnya, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur empat aspek utama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Keempat aspek tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.
‎
‎Pada aspek spiritual, sekolah wajib menjamin kebebasan seluruh warga sekolah dalam menjalankan ibadah serta menghormati agama dan kepercayaan masing-masing.
‎
‎Sementara itu, perlindungan fisik mencakup penyediaan lingkungan sekolah yang sehat, aman, ramah terhadap penyandang disabilitas, serta meminimalkan area yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
‎
‎Adapun aspek psikologis dan sosiokultural menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan, diskriminasi, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat peserta didik.
‎
‎Sedangkan aspek digital mengatur pentingnya etika dan keamanan dalam berinteraksi di ruang digital, termasuk upaya mencegah perundungan melalui media sosial dan platform komunikasi daring.
‎
‎Muniruddin menjelaskan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman harus mengedepankan langkah promotif dan preventif melalui edukasi, pembiasaan perilaku positif, keteladanan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
‎
‎Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab memastikan tersedianya tata tertib, kode etik, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Selain itu, deteksi dini dan penanganan terhadap setiap potensi pelanggaran harus dilakukan secara efektif.
‎
‎Tidak hanya pihak sekolah, pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pokja tersebut berperan melakukan sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti laporan, mengoordinasikan penanganan kasus, serta memfasilitasi pendampingan bagi korban, termasuk konseling dan bantuan sesuai kebutuhan.
‎
‎Menurut Muniruddin, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman. Komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga harus diperkuat agar perubahan perilaku anak maupun indikasi kekerasan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.
‎
‎Ia juga meminta setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dengan demikian, peserta didik tidak perlu takut atau merasa terintimidasi ketika melaporkan tindakan perundungan yang dialaminya.
‎
‎Sebagai Ketua LPA Sumut, Muniruddin mengingatkan pihak sekolah agar tidak menutupi kasus perundungan hanya demi menjaga nama baik institusi.
‎
‎Menurutnya, korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis, sementara penanganan terhadap pelaku harus dilakukan secara tepat dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.
‎
‎Ia menegaskan, DPRD Sumut bersama LPA Sumut akan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut, baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maupun dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
‎
‎”Jangan sampai anak datang ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita, justru pulang membawa trauma akibat kekerasan dan perundungan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi masa depan anak,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut VII tersebut.

Baca Juga  Semarak HUT RI ke-81 di Nasrani 2 Medan, Siswa Adu Kreativitas hingga Kekompakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *