MEDAN |DANEWS.ID — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan Medan Utara. Untuk itu, Pemko Medan menyiapkan alokasi sekitar 35 persen anggaran pembangunan tahun 2027 bagi wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Rico saat menyerap aspirasi warga melalui kegiatan Sapa Warga dan Kamling di Jalan Masjid, Kelurahan Rengas Pulau, Lingkungan VI, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (12/9/2026). Ia mengatakan telah mengonfirmasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait postur anggaran tersebut. “Kita ingin pemerataan. Tidak hanya kawasan tengah Kota Medan, tetapi Medan di bagian utara juga harus dibenahi, mulai dari infrastruktur, peningkatan kualitas masyarakat, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” tegas Rico Waas.
Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, anggota DPRD Medan Muslim dan Saipul Bahri, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan berbagai persoalan: rumah tidak layak huni, drainase dan banjir, fasilitas pendidikan, bantuan sosial, rumah ibadah, UMKM, kesehatan, hingga kebutuhan TPU.
Menanggapi keluhan Rubiyati tentang rumahnya yang rusak berat dan bocor, Rico meminta jajaran kecamatan melakukan verifikasi lapangan. “Kami cek dulu kondisi rumahnya. Jika memang sudah tidak layak huni, akan kita usulkan masuk dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar bisa dibangunkan rumah baru yang layak,” ujarnya.
Selain RTLH, Rico menginstruksikan camat mendata gang yang belum memiliki drainase untuk diusulkan melalui Musrenbang. “Kita ingin Marelan ini semakin layak dan nyaman ditinggali. Gang-gang yang belum ada drainasenya didata satu per satu, kita ajukan di Musrenbang agar terkoneksi secara bertahap,” jelasnya.
Pemko Medan juga menindaklanjuti kebutuhan sekolah, puskesmas, rumah ibadah, bantuan sosial, UMKM dan TPU, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov Sumut serta Balai Wilayah Sungai untuk persoalan drainase dan pengendalian luapan sungai. Rico meminta camat dan lurah memastikan mereka menindaklanjuti setiap aspirasi warga sesuai kewenangan dan program yang tersedia, sehingga aspirasi tersebut tidak berhenti di forum pertemuan.
