Politik

Megawati Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo, Sutrisno: PDI Perjuangan Bukan Partai Oportunis

×

Megawati Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo, Sutrisno: PDI Perjuangan Bukan Partai Oportunis

Sebarkan artikel ini
Sutrisno Pangaribuan menyampaikan apresiasi terhadap sikap Megawati Soekarnoputri yang memilih PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.
Sutrisno Pangaribuan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sutrisno mengapresiasi sikap Megawati yang menegaskan PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Foto/Dok)

MEDAN | DANews.id – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengapresiasi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak tawaran bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sutrisno, keputusan tersebut menunjukkan konsistensi PDI Perjuangan dalam mempertahankan prinsip dan garis ideologi partai. Ia menilai, partai politik tidak seharusnya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama dengan mengabaikan prinsip perjuangan.

“Sikap Megawati membuktikan bahwa PDI Perjuangan bukan partai oportunis. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi, partai harus siap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang,” ujar Sutrisno, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah berjudul Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Megawati mengungkapkan pernah mendapat tawaran agar PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran tersebut ditolaknya karena memilih partai tetap berada di luar pemerintahan.

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati.

Sutrisno mengatakan, sikap tersebut sekaligus mempertegas prinsip politik Megawati yang menolak praktik politik dua kaki. Menurutnya, partai harus memiliki sikap yang jelas dalam menentukan posisi politik, baik ketika berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Ia juga menilai pernyataan Megawati menjawab berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kader PDI Perjuangan masuk ke kabinet Prabowo Subianto, termasuk nama sejumlah tokoh partai seperti Puan Maharani dan Pramono Anung.

Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan bahwa keputusan berada di luar pemerintahan merupakan sikap kelembagaan PDI Perjuangan. Karena itu, tidak ada penugasan resmi partai kepada kader untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri, kepala maupun wakil kepala lembaga negara dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Juga  UU Reforma Agraria Disahkan, Rizki Faisal Soroti Kesiapan Aparat

Menurutnya, apabila terdapat kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan pemerintahan, menjadi komisaris atau direksi BUMN, duta besar, maupun jabatan publik lainnya, hal tersebut tidak otomatis mencerminkan sikap resmi partai.

“Posisi partai sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila ada kader yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan atau kapasitas pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi PDI Perjuangan,” tegasnya.

Meski memilih berada di luar pemerintahan, Sutrisno menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menolak seluruh kebijakan pemerintah. Partai, kata dia, tetap dapat mendukung program yang berpihak kepada masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, PDI Perjuangan akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang dari perencanaan, tidak sesuai regulasi, atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat.

Sutrisno menyebut sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP), dan Sekolah Rakyat, perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai ketentuan hukum.

“Program pemerintah yang baik dan dijalankan sesuai aturan tentu harus didukung. Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan harus berani memberikan kritik. Fungsi partai politik bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat,” pungkas Sutrisno.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *