BATAM, Danews.id – Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 Barelang, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai jalur keluar masuk barang tanpa melalui prosedur kepabeanan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan pantauan tim investigasi, Minggu (15/11/2026), sejumlah kendaraan truk boks bermuatan barang elektronik dan berbagai komoditas lainnya terlihat melakukan aktivitas pengangkutan di kawasan pelabuhan tersebut.
Dua unit truk Mitsubishi Fuso boks berwarna kuning dengan nomor polisi BM 85-6 NU dan BM 86-5 NO diduga terlibat dalam aktivitas pengangkutan barang dari sejumlah toko di wilayah Batam menuju pelabuhan rakyat tersebut.
Aktivitas pengangkutan disebut berlangsung mulai sekitar pukul 15.00 WIB. Barang yang dibawa antara lain telepon seluler, laptop, komputer, pengeras suara (speaker), hingga rokok.
Tim investigasi juga memperoleh informasi bahwa sebagian barang tersebut diduga menggunakan skema jasa titip (jastip) melalui perusahaan ekspedisi. Namun, status dokumen kepabeanan dan legalitas pengiriman barang-barang tersebut masih perlu diverifikasi kepada pihak terkait.
Setelah mengumpulkan muatan, kedua truk kemudian terlihat menuju kawasan Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 Barelang. Barang dari kendaraan selanjutnya diduga dipindahkan ke kapal-kapal kecil untuk dibawa keluar wilayah Batam.
Diduga Angkut Barang dari Luar Negeri
Selain mengangkut barang dari sejumlah toko di Batam, kendaraan yang sama juga diduga digunakan untuk membawa barang yang disebut berasal dari Singapura.
Barang-barang tersebut meliputi speaker, amplifier, perangkat elektronik, minuman beralkohol, hingga suku cadang kendaraan.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, sejumlah barang dikemas menggunakan plastik putih dan disusun di atas palet kayu sebelum dipindahkan untuk proses pengangkutan berikutnya.
Pola aktivitas tersebut juga menunjukkan adanya dugaan pengiriman barang pada malam hingga dini hari.
Sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan disebut kembali bergerak membawa muatan menuju lokasi gudang penampungan. Pola waktu tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tujuan pengangkutan, asal barang, serta kelengkapan dokumen yang menyertainya.
Jika benar barang-barang tersebut masuk dan keluar Batam tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Pelat Nomor BM Jadi Sorotan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan nomor polisi BM pada kedua kendaraan tersebut. Pelat BM diketahui merupakan kode registrasi kendaraan untuk wilayah Riau.
Seorang warga setempat yang mengaku mengetahui aktivitas di kawasan pelabuhan tersebut mempertanyakan intensitas pergerakan kendaraan itu.
“Anehnya, tidak ada tindakan atau kecurigaan dari APH. Plat BM tersebut dengan bebasnya hilir-mudik di Batam setiap hari tanpa pernah diganggu,” ujar warga tersebut.
Meski demikian, penggunaan pelat nomor dari luar wilayah Batam bukan dengan sendirinya merupakan bukti pelanggaran. Legalitas kendaraan dan dugaan keterlibatannya dalam pengangkutan barang ilegal perlu diperiksa berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.
Aktivitas di kawasan Jembatan 3 Barelang tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan lalu lintas barang di pelabuhan rakyat, terutama apabila benar terdapat pengiriman barang yang tidak melalui prosedur kepabeanan.
Minta Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan
Atas temuan tersebut, Tim Investigasi Danews.id meminta Bea Cukai Batam, Polda Kepulauan Riau, serta unsur TNI AL melalui Lantamal IV melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas pengangkutan barang di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 Barelang.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan asal-usul barang, kepemilikan, dokumen pengiriman, perusahaan ekspedisi yang digunakan, serta tujuan akhir distribusinya.
Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan pengangkutan yang melibatkan pemilik barang, pengelola gudang, perusahaan ekspedisi, hingga pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), Batam memiliki ketentuan khusus terkait lalu lintas barang. Namun, status FTZ bukan berarti seluruh aktivitas perdagangan dan pengiriman barang terbebas dari pengawasan maupun kewajiban kepabeanan.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bea Cukai Batam, Polda Kepri, maupun Lantamal IV mengenai dugaan aktivitas pengangkutan barang tersebut.
Danews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Publik kini menunggu penjelasan dan langkah konkret aparat untuk memastikan apakah aktivitas di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 Barelang telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.








