BATAM | DANews.id – Aktivitas pemecahan dan pengambilan material batu menggunakan alat berat di kawasan perbukitan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, menjadi sorotan publik. Kegiatan tersebut diduga berlangsung rutin dan memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penambangan serta dampaknya terhadap lingkungan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rabu (11/11/2026) aktivitas tersebut menggunakan alat berat yang dilengkapi hydraulic breaker atau hydraulic hammer untuk memecah batu. Kegiatan itu diduga menyebabkan perubahan bentang alam, kerusakan vegetasi, serta menimbulkan debu di sekitar lokasi.
Publik mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) segera menyelidiki dugaan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut.
Penyelidikan diharapkan tidak hanya menyasar operator alat berat dan pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pemilik modal, pemilik alat berat, pengendali operasional, hingga pihak yang menampung dan membeli material batu.
Selain legalitas pertambangan, aparat juga diminta memeriksa sumber bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan alat berat, termasuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan solar bersubsidi.
Secara hukum, Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan.
Sementara Pasal 161 UU Minerba mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, Pemko Batam dan BP Batam juga didesak memeriksa status lahan, kesesuaian tata ruang, serta dokumen perizinan aktivitas di kawasan tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kegiatan tidak melanggar ketentuan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Upaya konfirmasi kepada Ditreskrimsus Polda Kepri, Pemko Batam, dan BP Batam telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai aktivitas tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan.
Publik berharap aparat segera melakukan pemeriksaan dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran. Penanganan perkara juga diharapkan tidak berhenti pada pekerja lapangan, tetapi menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
