MEDAN | DANews.id – Pemerintah Kota Medan mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan.
Dukungan tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat melakukan groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Selasa (6/10/2026).
Selain groundbreaking, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan cadangan pangan beras kepada nelayan di Lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan.
Rico mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana, tingginya risiko pekerjaan, hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan.
Menurut Rico, KNMP tidak sekadar membangun kawasan permukiman, tetapi juga menyiapkan ekosistem yang dapat memperkuat kehidupan dan perekonomian nelayan.
“Kami di Pemerintah Kota Medan memastikan akan mendukung penuh Kampung Nelayan Merah Putih ini agar bisa berjalan dengan baik karena ini untuk menyejahterakan para nelayan kita,” ujar Rico.
KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin atau cold storage, akses jalan, hingga pelatihan bagi nelayan.
Rico berharap fasilitas tersebut mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan nilai rendah.
“Kita menginginkan para nelayan tidak lagi berada pada posisi rentan dengan hasil pendapatan yang pas-pasan. Melalui pembangunan sarana dan sistem perdagangan perikanan yang terintegrasi di Kampung Nelayan Merah Putih ini, nilai tambah produk perikanan dapat meningkat sehingga keuntungan kembali secara optimal kepada nelayan,” katanya.
Ia juga berharap KNMP menjadi pusat edukasi bagi nelayan dalam mengelola dan memasarkan hasil tangkapan secara lebih terintegrasi.
“Setelah jadinya Kampung Nelayan ini, benar-benar para nelayan bisa teredukasi bagaimana kehidupan berdagangnya, bisa terintegrasi dengan baik, sehingga hasil-hasil dari laut ini bisa terdistribusi dengan baik, lebih melimpah dan tentunya keuntungannya akan kembali kepada para nelayan,” ungkap Rico.
Selain pembangunan kawasan, Pemko Medan juga memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Rico menjelaskan, Pemko Medan menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan pada 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.000 nelayan pada 2026 dan ditargetkan bertambah menjadi 3.000 nelayan pada 2027.
“Dari sekitar 9.000 nelayan yang ada di Kota Medan, mudah-mudahan penerimanya terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Rico menilai perlindungan tersebut penting karena nelayan menghadapi risiko kerja yang tinggi ketika melaut. Ia berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu melindungi keluarga nelayan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
“Bapak-bapak nelayan yang melaut adalah harapan keluarga, tumpuan istri dan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga miskin baru,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis mengatakan program perlindungan sosial tersebut menyasar 2.000 nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Selain itu, sebanyak 500 nelayan menerima bantuan cadangan pangan berupa beras pemerintah. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan sekaligus pengendalian inflasi dan gejolak harga pangan di Kota Medan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Agung RI Alamsyah, Kajari Belawan Yusuf Darma Putra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
