DELISERDANG | DANEWS.ID – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami 38 siswa dari empat sekolah di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Keempat sekolah tersebut yakni SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak 7 siswa, SDN 106197 Desa Paku 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli 17 siswa, dan SDN 107827 Desa Titi Besi 1 siswa. Para siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG dan mendapat penanganan di Puskesmas Galang.
Dinas Kesehatan Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman, termasuk susu yang dikonsumsi siswa, untuk pemeriksaan laboratorium. Hingga kini, hasil pemeriksaan belum keluar.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, meminta kejadian tersebut ditangani secara serius dan transparan. Ia menegaskan keamanan pangan harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan MBG.
“Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Seluruh proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa, harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Rapidin.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM DPD PDIP Sumut, Paul Baja Siahaan, meminta hasil pemeriksaan laboratorium disampaikan kepada publik setelah proses selesai.
“Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder,” tegas Paul.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan meminta kondisi siswa terus dipantau hingga benar-benar pulih. Ia juga meminta pemerintah memastikan orang tua memperoleh informasi mengenai kondisi anak dan penanganannya.
“Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih. Kondisi mereka juga perlu dipantau setelah kembali ke rumah maupun sekolah. Jangan sampai ada keluhan lanjutan yang tidak terpantau,” kata Sutrisno.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDIP Sumut sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, mendorong keterbukaan hasil pemeriksaan untuk memastikan langkah perbaikan dilakukan berdasarkan fakta.
“Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dameria.
PDIP Sumut juga meminta BGN, pemerintah daerah, penyelenggara SPPG, serta instansi terkait memperkuat pengawasan seluruh tahapan MBG, mulai dari pengolahan hingga distribusi.
Anggota Komisi C DPRD Sumut Fraksi PDIP Dapil Sumut X sekaligus Ketua DPD BMI Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, meminta pemerintah tidak mengabaikan kekhawatiran orang tua dan memastikan komunikasi serta pendampingan berjalan.
“Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” pungkas Partogi.
