MEDAN | DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh melalui revitalisasi 41 puskesmas dan peningkatan kapasitas dua rumah sakit umum daerah (RSUD).
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Rico Waas saat menyampaikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Kota Medan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para wakil ketua dan anggota DPRD Medan, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam tanggapannya, Rico mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi Ranperda tersebut.
Menurutnya, regulasi ini menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari antrean panjang di puskesmas dan rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan, hingga kepastian biaya pengobatan, termasuk dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC).
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Ia menjelaskan, pembenahan infrastruktur kesehatan akan difokuskan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.
Sebanyak 41 puskesmas yang tersebar di Kota Medan akan direvitalisasi dan dioptimalkan fungsinya. Selain sebagai tempat pelayanan pengobatan, puskesmas juga akan diperkuat sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Penguatan pelayanan primer tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar sekaligus mengurangi beban rujukan ke rumah sakit.
Selain itu, Pemko Medan juga akan menyempurnakan fungsi dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan mencakup peningkatan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan peralatan medis, kompetensi tenaga kesehatan, serta penyempurnaan sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Rico menegaskan, Pemko Medan juga mendukung penguatan sistem kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, kejelasan alur rujukan, serta prioritas penanganan pasien dalam kondisi darurat tanpa terkendala persoalan administrasi.
Dukungan tersebut meliputi keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu pelayanan, hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan Ranperda selanjutnya, Rico menyampaikan tiga catatan penting untuk penyempurnaan materi pengaturan.
Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Upaya tersebut perlu didukung anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan mengenai program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar alokasi anggaran dapat mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Rico juga menekankan pentingnya pendalaman aspek kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Ia berharap Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan nantinya tidak sekadar menjadi regulasi, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rico menyatakan Pemko Medan siap bekerja sama secara terbuka dengan DPRD Medan untuk membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, Pemko Medan berharap terwujud sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, dan mampu memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
