MEDAN | DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong percepatan transformasi birokrasi dan penguatan inovasi pelayanan publik melalui kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan oleh Rico Waas bersama Kepala LAN RI Muhammad Taufiq.
Penandatanganan berlangsung dalam kegiatan Akselerasi Pelayanan melalui Laboratorium Inovasi Kota Medan di Hotel Aryaduta, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnain dan Suhendra, sejumlah anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kota Medan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa dinamika perkembangan kota menuntut pemerintah meninggalkan pola kerja rutin dan mulai menghadirkan terobosan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Kita tidak mungkin lagi bekerja dengan cara autopilot dan hanya mengikuti rutinitas. Kita harus mencari cara, karena setiap daerah memiliki problematika yang berbeda-beda,” tegas Rico.
Menurutnya, Kota Medan memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Persoalan di Belawan tentu berbeda dengan Medan Tuntungan, Medan Denai, Medan Timur maupun kecamatan lainnya.
Karena itu, setiap kecamatan dan OPD didorong melahirkan inovasi pelayanan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Rico mencontohkan inisiatif di Medan Denai berupa pengumpulan sampah plastik untuk dijual kembali. Hasil penjualannya kemudian dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Kadang-kadang inovasi itu tidak harus hebat-hebat sekali. Tetapi kalau bisa mengena kepada masyarakat, memberikan manfaat, dan bisa ditiru wilayah lain, itu sudah menjadi sesuatu yang baik,” ungkapnya.
Selain inovasi pelayanan, Rico juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital antar-OPD. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar berlomba membuat aplikasi tanpa memastikan seluruh sistem dan data dapat saling terhubung.
Ia mencontohkan Smart-Wan dan e-Pokir sebagai inovasi digital Pemko Medan untuk mendukung dokumentasi perencanaan serta pemantauan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, mulai dari pengajuan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai.
“Jangan sampai kita berhenti pada pembuatan aplikasi saja. Aplikasi boleh dibangun, tetapi bagaimana semuanya bisa terintegrasi sehingga data tidak terpecah-pecah. Kita ingin inovasi yang benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Rico juga mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi tidak boleh hanya diukur dari penilaian atau perlombaan tahunan. Hal terpenting adalah dampak nyata atau outcome yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap inovasi harus dirancang secara matang, didukung data akurat, serta memiliki keberlanjutan agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat maupun perubahan kebijakan.
“Jangan hanya karena ingin dinilai tahun ini, kita sibuk membuat inovasi. Akhirnya inovasinya tidak matang. Yang kita harapkan adalah inovasi yang bisa divalidasi dan terus berjalan pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Melalui kerja sama dengan LAN RI, Rico berharap kapasitas ASN semakin meningkat dan budaya inovasi semakin kuat di lingkungan Pemko Medan.
Ia ingin aparatur tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu melahirkan gagasan kreatif, adaptif, dan solutif untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan responsif.
“Mari kita bangun ide dan gagasan yang memang bisa menjadi legacy ke depan. Kita ingin membangun kota yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik tidak boleh sekadar menjadi program seremonial atau mengejar penghargaan. Inovasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat, mempercepat pelayanan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Menurut Taufiq, salah satu kunci percepatan pelayanan publik adalah membangun sistem Satu Data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Di era digital, data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan modal strategis bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menentukan arah pembangunan.
“Data ini sebenarnya new oil. Data bisa membaca perilaku masyarakat dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan secara tepat,” ujarnya.
Ia menegaskan, transformasi menuju Medan Satu Data membutuhkan komitmen politik serta kolaborasi antara eksekutif, legislatif, OPD, dan seluruh elemen masyarakat.
Tanpa komitmen bersama, pemanfaatan teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal.
Taufiq juga mengapresiasi inisiatif DPRD Medan yang turut mendorong pengembangan inovasi pemerintahan berbasis data. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menghilangkan sekat birokrasi sehingga program pemerintah lebih terarah pada kebutuhan masyarakat.
“Rakyat tidak mau tahu sekat-sekat birokrasi. Yang mereka inginkan adalah pemerintah bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita harus berorientasi pada outcome, bukan hanya output,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Taufiq turut mengapresiasi pengembangan Medan Corpu Smart. Program pembelajaran terintegrasi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur, mulai dari kepala daerah, pimpinan OPD hingga camat dan lurah.
Menurutnya, pembelajaran ASN harus mampu menghasilkan gagasan, terobosan, dan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian.
“Medan Corpu Smart bukan sekadar tempat belajar. Pembelajaran harus menghasilkan inovasi dan terobosan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyampaikan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemko Medan dalam mendorong lahirnya inovasi pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Wong, keberhasilan laboratorium inovasi tidak hanya diukur dari banyaknya gagasan yang dihasilkan, tetapi juga sejauh mana inovasi tersebut dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai keterlibatan seluruh perangkat daerah sangat diperlukan karena setiap OPD memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan inovasi di lapangan.
Karena itu, laboratorium inovasi diharapkan mampu melahirkan rancangan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan, sekaligus memperkuat komunikasi serta koordinasi antara DPRD dan Pemko Medan.
