MEDAN | DANews.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama pimpinan DPRD Kota Medan menyepakati 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Rico Waas bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua Hj. Sri Rezeki, dan Wakil Ketua Zulkarnaen.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Sebelum penandatanganan, rapat diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan oleh Ketua Bapemperda Afif Abdillah.
Dalam laporannya, Afif menjelaskan bahwa 10 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 terdiri atas tiga Ranperda Kumulatif Terbuka, tiga Ranperda usulan Pemerintah Kota Medan, dan empat Ranperda usulan inisiatif DPRD Medan.
Wali Kota Medan Rico Waas dalam sambutannya mengatakan, penyusunan Propemperda memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurutnya, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan melalui metode yang baku, terencana, tertib, dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan.
Karena itu, Rico berharap seluruh Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda 2027 dapat dibahas secara optimal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga Propemperda Tahun 2027 yang telah ditetapkan dapat dibahas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat membentuk atau melahirkan suatu peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kepastian hukum serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi kita semua,” jelas Rico.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemko Medan dan DPRD diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Medan.
