BATAM | DANews.id – Proyek cut and fill di Jalan Hang Tuah, Belian, Batam Kota disorot warga.
Bukan cuma soal izin dan dampak lingkungan. Publik sekarang nanya: solar buat alat berat di sana asalnya dari mana? Subsidi apa industri?
Pantauan di lapangan, aktivitas pematangan lahan jalan terus. Alat berat hilir-mudik timbun tanah. Warga minta kepastian: semua izin lengkap? Amdal beres? Sesuai peruntukan?
Saat dikonfirmasi, pengawas alat berat berinisial Alun cuci tangan.
“Saya hanya urus alat berat. Masalah lahan saya nggak tahu. Di pekerjaan ini ada PT Tunas Prima dan PT Cahaya Kobe Mandiri (CKM),” katanya.
Soal solar? Jawabannya sama: nggak tahu.
“Urusan solar di atas saya,” ujarnya singkat.
Jawaban itu bikin tanda tanya besar. Kalau pengawas lapangan nggak tahu, siapa yang tanggung jawab?
Secara hukum, solar subsidi cuma untuk rakyat. Kalau dipakai proyek industri atau alat berat, itu pidana.
Pasal 55 UU Migas jo UU Cipta Kerja jelas: penyalahgunaan BBM subsidi bisa kena penjara 6 tahun, denda maksimal Rp60 miliar.
Nggak cuma itu. Cut and fill skala besar wajib punya persetujuan lingkungan. Kalau nggak ada izin, pemerintah bisa stop proyek tambah jerat hukum.
Warga desak Pemko Batam, APH, ESDM, dan DLHK turun langsung. Cek 3 hal:
1. Legalitas proyek & izin lingkungan
2. Asal-usul tanah timbun yang diperjualbelikan
3. Sumber solar yang dipakai alat berat PT Tunas Prima & PT CKM
Sampai berita ini naik, pemilik lahan, pengelola, dan penanggung jawab proyek belum kasih klarifikasi resmi. (FS)
