MEDAN | DANews.id — Sutrisno Pangaribuan, Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, menyoroti pencopotan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung di tengah tingginya tingkat inflasi di Sumatera Utara. Ia menilai langkah tersebut tidak tepat dan justru menuding Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjadikan Poppy sebagai kambing hitam, Senin (17/8/2026)
Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda No.8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pasal 3, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Biro Perekonomian. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Kepala Biro Perekonomian sangat jelas sebagai pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara itu, Susunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara menempatkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Pembina/Ketua Pengarah. Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menjabat sebagai Wakil Pengarah/Pimpinan Koordinasi. Sementara Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung bertindak sebagai Ketua Pelaksana/Koordinasi Harian.
Tugas utama TPID Provinsi adalah merumuskan kebijakan, memantau harga, dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi agar sesuai dengan target nasional. Oleh karena itu, pencopotan Poppy tidak tepat jika Bobby menilai Poppy tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara. Dalam struktur TPID, Poppy hanyalah Ketua Pelaksana Harian. Bobby sebagai Pembina/Pengarah Utama dan Surya sebagai Wakil Pengarah/Pimpinan Koordinasi TPID Sumatera Utara lah yang paling bertanggung jawab atas buruknya kinerja TPID Sumut.
“Bobby menjadikan Poppy sebagai kambing hitam dalam pengendalian inflasi di Sumut,” tegas Sutrisno.
Bobby yang kemampuannya hanya menciptakan gimik, seperti yang dilakukannya saat menegur pejabat Pemko Siantar Subrata Lumban Tobing yang menggunakan mobil plat merah di hari libur, sebaiknya memahami terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi Kepala Biro Perekonomian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi. Kabiro bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian daerah. Sebagai pembantu, Kabiro merupakan pejabat Eselon II B.
“Bobby sebaiknya lebih banyak belajar, agar tidak seenaknya melimpahkan kesalahan kepada orang lain,” ujar Sutrisno.
Sebagai orang yang pernah bermitra dengan Poppy saat masih menjadi staf di Bappeda, Sutrisno menyaksikan langsung bagaimana Poppy menjadi andalan Pemprovsu dalam pembahasan Perda No.2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam rapat-rapat bersama Badan Legislasi, Poppy yang saat itu hanya staf Bappeda justru dipercaya menjadi juru bicara Bappeda.
Jika Bobby sedikit saja mengurangi ego kekanak-kanakannya, maka langkah yang seharusnya dilakukan bukan mencopot Poppy. Jika Poppy dinilai kurang tepat sebagai Kabiro Perekonomian, maka sebaiknya pemerintah menempatkan pejabat Eselon II berlatar belakang ekonom sebagai Kabiro Perekonomian, seperti saat Gubernur Edy Rahmayadi mengangkat Dr. Naslindo Sirait pada posisi tersebut.
Poppy memiliki kapasitas sebagai perencana dan memiliki kecakapan di bidang tata ruang. Oleh karena itu, Poppy seharusnya digeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumatera Utara, bukan dijadikan Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprovsu.
Penilaian akumulatif yang dijadikan Bobby sebagai alasan pencopotan Poppy justru menjadi bukti bahwa Bobby sendiri tidak memahami tugasnya sebagai Kepala Daerah. Bobby harus menjelaskan alasan objektif sebagai informasi publik di balik pencopotan Poppy. Penilaian akumulatif yang tidak dijelaskan secara rinci dan detil menjadi bukti bahwa Bobby mencopot Poppy dengan alasan subjektif, like or dislike.
“Bobby mencopot Poppy diduga karena ketidaksukaan kepada Poppy sebagai pejabat dari era Gubernur Edy Rahmayadi. Bobby ingin memastikan seluruh pejabat di lingkarannya adalah Bobby’s men yang setia dan loyal sejak dirinya Walikota Medan,” tuding Sutrisno.
Dengan demikian, Poppy dicopot untuk memberi tempat bagi loyalisnya yang telah dan akan pindah dari Pemko Medan. Poppy hanyalah sasaran antara dari skenario Bobby membersihkan pejabat warisan Edy Rahmayadi.
“Poppy adalah korban gimik Bobby, seperti pejabat Pemko Pematangsiantar yang menggunakan mobil plat merah di hari libur. Namun anak-anak Poppy dan anak-anak Subrata Lumban Tobing pasti memiliki adab yang tinggi dengan tidak pernah menggunakan Aula Tengku Nurdin untuk bermain bola,” pungkas Sutrisno.
