MEDAN | DANews.id — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Medan dan mengeksekusi program yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat, bahkan mulai minggu ini. Arahan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (31/8).
Rapat paripurna berlangsung di bawah pimpinan Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap serta Pj Sekda Erfin Fahrurrazi. Rico Waas menegaskan aspirasi warga dari lima dapil tidak boleh hanya mengendap sebagai dokumen, melainkan harus segera diwujudkan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menginstruksikan perangkat daerah untuk memetakan dan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Medan dari lima daerah pemilihan.
“Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini,” tegasnya.
Lanjutnya, Rico Waas menjelaskan bahwa banyak aspirasi dari lima dapil memiliki persoalan senada dan sebagian tidak membutuhkan proses panjang untuk dikerjakan.
“Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga,” ujar Rico Waas.
Karena itu, ia meminta Pj Sekda Erfin Fahrurrazi segera mengumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna untuk memeriksa catatan khusus dan memetakan program hasil reses yang dapat segera dikerjakan.
“Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu,” tegasnya.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Aspirasi yang diserap anggota DPRD tidak boleh berhenti sebagai catatan semata.
“Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rico Waas.
Menanggapi Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Wali Kota mengingatkan pentingnya menyelaraskan Pokir dengan kerangka kerja MCSP KPK guna menjamin tata kelola anggaran bebas korupsi. Pokir harus berbasis kebutuhan nyata, memiliki kajian jelas, dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Terakhir, Rico Waas menginstruksikan seluruh OPD agar tidak membiarkan dokumen reses bertumpuk tanpa kepastian. Masyarakat menilai kinerja pemerintah dari hasil nyata, bukan dari seberapa sering berbicara tentang sinergi.
“Masyarakat tidak akan menilai kita dari seberapa sering kita berbicara tentang sinergi. Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat. Kita boleh berbeda fungsi, tetapi keberpihakan kita harus satu: untuk kepentingan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
