KARO | DANEWS.ID – Belum tuntas penanganan dan pengusutan dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi.
Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Senin (14/9/2026).
Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran karena kasus sebelumnya masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Terlebih, sehari sebelum kejadian terbaru, Ketua DPRD Karo Iriani Br. Tarigan bersama delegasi DPRD Karo mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan pelaksanaan program MBG.
“Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit,” kata Iriani.
Karena itu, Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas. Di sisi lain, ia mendesak pemerintah segera menelusuri penyebab kejadian secara menyeluruh dan transparan.
Menurutnya, munculnya dugaan kasus baru saat persoalan sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.
“Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.
Iriani menegaskan DPRD Karo akan terus mengawal kondisi para siswa. Ia juga meminta pemerintah dan BGN mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga pengawasan makanan di sekolah.
Rapidin Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru tersebut.
Rapidin menilai kemunculan kembali dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program.
Menurutnya, MBG memiliki tujuan baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan ketat.
“Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan,” ujar Rapidin.
Sutrisno: Jangan Tunggu Ada Korban Berikutnya
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST, menilai kejadian di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.
Sutrisno meminta evaluasi tidak hanya dilakukan setelah muncul korban. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan seluruh rantai pelaksanaan program memenuhi standar keamanan, mulai dari dapur penyedia, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan sebelum makanan dikonsumsi siswa.
“Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya,” kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, dukungan terhadap program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Justru, keberhasilan program harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dan bergizi.
“Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata,” pungkasnya.
