Karo | DANews.id – Sedikitnya 269 siswa di Kabupaten Karo mengalami gejala gatal, sesak napas hingga muntah setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Para siswa berasal dari lima sekolah, yakni SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, SMK Swasta Bersama, SMPN 3 Kabanjahe, dan SMP Swasta Bersama. Makanan tersebut berasal dari dapur SPPG Karo Berastagi Sempajaya dan para korban kemudian mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Karo.
Menindaklanjuti persoalan itu, DPRD Kabupaten Karo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (7/9/2026). Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan memimpin forum yang menghadirkan orang tua siswa, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan Polres Karo. Dalam RDP, Dinas Kesehatan Karo memaparkan hasil pengujian sampel makanan yang menemukan cemaran bakteri pada sejumlah komponen hidangan, termasuk nasi, buah-buahan, dan lauk ikan. Sampel tersebut selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, operasional penyedia layanan MBG terkait ditutup sementara.
DPRD Karo selanjutnya membawa tuntutan orang tua korban ke tingkat pusat. Iriani Tarigan dijadwalkan memimpin delegasi DPRD Karo menemui BGN Pusat di Jakarta pada Senin (14/9), didampingi BGN Provinsi Sumatera Utara, untuk menyampaikan persoalan di lapangan, termasuk tuntutan kompensasi dan kepastian biaya pengobatan.
Langkah tersebut mendapat dukungan penuh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, MM.
“DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendukung penuh seluruh langkah konkrit yang diambil oleh Ibu Iriani Tarigan bersama DPRD Karo. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Iriani telah menjalankan instruksi partai untuk selalu hadir dan memperjuangkan nasib rakyat, terutama anak-anak kita yang menjadi korban keracunan MBG. Pengawalan hingga ke BGN Pusat di Jakarta adalah bukti nyata bahwa keselamatan generasi muda di Tanah Karo adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Rapidin.
Dukungan juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala, menilai pertemuan dengan BGN Pusat penting untuk memastikan pemulihan dan hak korban. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumut, Landen Marbun, SH, MH, meminta proses hukum berjalan transparan jika pemeriksaan menemukan unsur kelalaian.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menekankan pentingnya kepastian tanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penanganan korban saja. Kita harus memastikan penyebabnya terungkap, korban mendapatkan pemulihan secara maksimal, dan jika ditemukan kelalaian, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Sutrisno.
Karena itu, PDI Perjuangan Sumut meminta BGN memastikan biaya perawatan korban ditanggung secara terpusat dan hasil pemeriksaan lanjutan menjadi dasar evaluasi serta penentuan langkah pertanggungjawaban secara transparan.
