MEDAN | DANEWS.ID – Dewan Peduli Negeri (DPN) bersama sejumlah organisasi menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menyoroti dugaan pemungutan uang komite di SMA Negeri 1 Medan dan SMA Negeri 2 Medan serta meminta adanya evaluasi terhadap tata kelola pendidikan.
Ketua DPD KSPSI sekaligus perwakilan DPN, TM Yusuf, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya menyampaikan aspirasi. Menurutnya, massa sebelumnya telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak Dinas Pendidikan, namun tidak mendapat tanggapan.
“Awal permasalahan ini adalah ketika kami menyampaikan aspirasi. Karena tidak ditanggapi pihak Dinas Pendidikan, kami mempertanyakan adanya pemungutan uang komite di SMA Negeri 1 Medan dan SMA Negeri 2 Medan,” kata Yusuf.
Ia mengatakan massa kemudian mencoba meminta penjelasan lebih lanjut. Namun, menurut Yusuf, upaya tersebut mendapat penghalangan dari petugas pengamanan hingga terjadi insiden yang menyebabkan salah seorang anggota massa terjatuh.
Yusuf menyebut dua anggota perempuan dari kelompoknya terjatuh dan kepala mereka terbentur aspal. Ia mengatakan keduanya kemudian mengalami mual dan muntah-muntah.
“Kami sesalkan tindakan tersebut. Dua orang front pejuang wanita kami terjatuh dan kepalanya terbentur di aspal. Sekarang mereka mual-mual dan muntah-muntah,” ujarnya.
Selain insiden tersebut, Yusuf mempersoalkan sikap seorang pejabat yang disebutnya bernama Basri. Ia menilai pernyataan pejabat tersebut membuat suasana yang sebelumnya mulai mereda kembali memanas.
“Kami sudah berusaha slow down, tetapi dia justru memancing lagi. Dia mengatakan ini gedung negara dan tidak boleh sembarang orang masuk. Dia juga mengatakan, ‘Saya pejabat, tidak boleh kalian masuk sembarangan’,” katanya.
Dalam aksinya, massa juga menyinggung informasi mengenai pengunduran diri Kepala SMA Negeri 1 Medan. Yusuf meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola pendidikan di Sumatera Utara.
“Kalau Kepala SMA 1 mengundurkan diri, Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alex Noerdin, wajib bertanggung jawab. Kami melihat ada kegagalan tata kelola sehingga persoalan ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Massa juga meminta pejabat bidang terkait mendapat pembinaan atau dinonjobkan. Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan persoalan yang mereka soroti dapat ditindaklanjuti.
DPN bersama ORI dan KSPSI AGN Sumut menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
