MEDAN | DANEWS.ID – Asistensi Kementerian Pertahanan di Medan menghasilkan penguatan koordinasi penataan sarana prasarana, kesehatan, dan pergudangan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Pemko Medan menyatakan siap menindaklanjuti hasil asistensi bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap dalam kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Zakiyuddin.
Menurutnya, asistensi tersebut memberikan pemahaman mengenai penataan sarana prasarana dan sumber daya daerah yang dapat mendukung sistem pertahanan negara. Karena itu, Pemko Medan siap memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti kebutuhan yang telah diidentifikasi.
Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut menghasilkan pemahaman bersama, koordinasi yang lebih kuat, serta tindak lanjut yang jelas di daerah.
Sementara itu, Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU melalui Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA mengatakan, penataan sumber daya nasional sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara penting dilakukan di tengah ancaman global yang semakin kompleks.
“Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara,” ujar Wirawan saat membacakan sambutan Dirjen Pothan.
Ia menjelaskan, sarana prasarana sipil seperti transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, serta energi perlu memperhatikan aspek dual-use atau fungsi ganda agar dapat mendukung kepentingan pertahanan saat terjadi kontinjensi dan terdapat pernyataan mobilisasi dari Presiden.
“Penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dimiliki oleh komponen pendukung baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMS sangat krusial untuk diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kekuatan pertahanan negara,” ujar Wirawan Yanuartono.
Hasil asistensi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional. Kegiatan di Balai Kota Medan itu diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, instansi penegak hukum, perangkat daerah, serta perwakilan BUMN dan BUMS.
