JAKARTA | DANews.id – Gelombang dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka menuai kritik.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan,menilai gerakan dukungan yang muncul dari sejumlah struktur Partai Gerindra, partai politik lain, hingga elemen masyarakat tersebut sebagai manuver politik yang terkesan norak.
Menurut Sutrisno, dukungan terhadap Dasco muncul secara beruntun dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah struktur Partai Gerindra di daerah, di antaranya DPD Gerindra Jawa Timur, Papua Selatan, Sumatera Barat, dan Banten, menyampaikan dukungan agar Dasco mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan serupa juga disampaikan Rajiv, anggota Komisi IV DPR RI dari Partai NasDem. Pada 15 November 2026, Rajiv menyebut Dasco sebagai figur yang memiliki kematangan politik, komunikatif, serta mampu menjadi pemecah masalah di lingkungan koalisi maupun oposisi.
Selain itu, sejumlah elemen masyarakat dan kelompok relawan turut menggelar aksi dukungan di Jakarta pada 16 November 2026. Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) juga menyampaikan dukungan terhadap Dasco.
Bahkan, sejumlah loyalis Joko Widodo dan Gibran, yakni Ade Darmawan dan Andi Azwan, turut mengusulkan Dasco sebagai pengganti Gibran. Mereka beralasan, kesamaan partai politik antara presiden dan wakil presiden dapat menjaga keselarasan koordinasi pemerintahan.
Di tengah gelombang dukungan tersebut, Dasco justru membantah kabar pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden RI. Melalui akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, Dasco menyebut informasi yang mengarah pada pencalonan dirinya menggantikan Gibran sebagai kabar bohong atau hoaks.
Sutrisno kemudian mengaitkan munculnya gerakan dukungan tersebut dengan pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum dan petinggi partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 13 November 2026.
Pertemuan itu menjadi perhatian setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa partainya bersama hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi sepakat tidak mengusulkan kader masing-masing sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Namun, Sutrisno mempertanyakan munculnya gerakan dukungan terhadap Dasco setelah pertemuan tersebut. Ia menilai dukungan yang disampaikan secara beruntun dan melibatkan berbagai struktur politik itu berpotensi menjadi upaya mengukur respons publik atau test the water.
“Kalau bukan aksi norak, aksi penyampaian dukungan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut sebagai aksi test the water untuk memancing reaksi publik,” demikian kritik Sutrisno.
Ia menilai gerakan tersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat. Menurutnya, isu pengunduran diri Gibran maupun dukungan terhadap Dasco tidak menjadi perhatian utama publik.
Sutrisno menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan manuver politik semacam itu. Ia justru meminta elite politik segera menyelesaikan polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Selain persoalan politik, Sutrisno juga menyoroti dugaan kerugian negara yang menurutnya perlu dihitung sejak proses pencalonan hingga berakhirnya masa jabatan Gibran apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
Ia juga meminta adanya pertanggungjawaban hukum terkait dokumen persyaratan pencalonan Gibran yang dipersoalkannya. Sutrisno menilai persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kritik Sutrisno itu sekaligus menempatkan persoalan pencalonan Gibran dan munculnya dukungan terhadap Dasco dalam satu rangkaian polemik politik nasional.
Hingga kini, dukungan terhadap Dasco yang disampaikan sejumlah pihak tersebut belum mengubah posisi resmi pemerintahan. Dasco sendiri telah membantah kabar pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden RI.








