JAKARTA | DANews.id – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional.
Menurut Sutrisno, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diproses secara transparan dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Ia menilai, pemerintah dan lembaga negara terkait perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status pengunduran diri Gibran, termasuk prosedur yang ditempuh dan konsekuensi hukumnya.
“Pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusional atas berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik dan DPR RI,” tegas Sutrisno dalam keterangannya.
Sutrisno juga meminta DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen, transparan, dan bertanggung jawab sesuai kewenangan konstitusional.
Menurutnya, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada DPR untuk menyampaikan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan.
Ia menegaskan, dinamika politik terkait kabar pengunduran diri Gibran tidak seharusnya mengaburkan persoalan yang sedang menjadi perhatian lembaga legislatif.
Sutrisno juga merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan konstitusi.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap proses harus tetap mengikuti persyaratan dan tahapan hukum yang berlaku.
Selain mendesak DPR, Sutrisno meminta Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI memberikan kepastian mengenai status ketatanegaraan Gibran apabila pengunduran dirinya benar-benar telah diajukan.
Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui sidang MPR RI.
“Rakyat tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai status jabatan Wakil Presiden. Pergantian pejabat bukan semata-mata persoalan kepentingan politik elite, tetapi menyangkut kepastian hukum, penghormatan terhadap konstitusi, dan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan, setiap pejabat negara harus tunduk pada konstitusi, termasuk dalam proses pengunduran diri maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya.
“Jangan sampai pengunduran diri menjadi jalan keluar politik yang justru mengaburkan pertanggungjawaban konstitusional,” pungkasnya.
