JAKARTA | DANews.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027.
Puan menegaskan, DPR RI mendukung langkah Kepolisian dalam mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan secara khusus menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden RI yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu memastikan DPR akan mendukung upaya Polri mengungkap kasus tersebut melalui proses penyelidikan dan penanganan yang transparan serta profesional.
Puan juga mengajak seluruh anggota DPR untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional lembaga legislatif.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Selain kasus dugaan penyadapan Presiden, Puan menyebut DPR akan mengawasi sejumlah persoalan strategis lainnya yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Sedikitnya terdapat 12 isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pada masa persidangan kali ini.
Isu tersebut meliputi penanganan kasus penyadapan Presiden RI, penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta persoalan perizinan di kawasan industri.
Selain itu, perhatian diarahkan pada perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak.
Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, DPR akan mengawasi kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pemerataan program revitalisasi sekolah.
Dua isu lainnya adalah perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan menegaskan, berbagai isu strategis tersebut akan menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
