JAKARTA | DANews.id – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menanggapi kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sutrisno menilai, jika Gibran benar-benar memutuskan mundur, ia harus segera menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat pengunduran diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum menyusul sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada pernyataan bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara resmi ataupun melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.
Menanggapi hal itu, Sutrisno berpandangan Gibran harus menunjukkan sikap tegas dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada lembaga negara yang berwenang.
Menurutnya, apabila pengunduran diri telah resmi berlaku, Gibran tidak lagi berhak menggunakan atribut maupun fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden.
Fasilitas tersebut, antara lain kendaraan dinas RI 2, rumah jabatan, serta fasilitas protokoler dan pengamanan yang diperuntukkan bagi wakil presiden aktif.
Sutrisno juga menyinggung peran MPR RI dalam proses ketatanegaraan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ia berpendapat proses selanjutnya harus dilakukan sesuai mekanisme konstitusi, termasuk pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Selain persoalan jabatan, Sutrisno menegaskan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus persoalan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonannya.
Ia menyebut proses yang sebelumnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bareskrim Polri harus tetap mendapatkan perhatian.
“Pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden tidak menghentikan proses etika dan hukum, baik di DKPP maupun di Bareskrim Polri,” tegasnya.
Lebih jauh, Sutrisno menilai polemik persyaratan pencalonan Gibran harus diusut secara menyeluruh. Ia meminta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo pada 2020 maupun calon wakil presiden pada 2024 ikut dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.
Menurut Sutrisno, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Ia menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam proses pencalonan harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
