JAKARTA |DANews.id – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut menjadi tahapan penting dalam proses legislasi setelah Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) menyelesaikan pembahasan serta penyempurnaan substansi RUU.
Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan naskah RUU.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, pembahasan RUU Perampasan Aset mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Pembahasan mencakup sejumlah materi penting, mulai dari prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, hingga nilai dan kriteria aset.
DPR juga membahas penerapan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia agar mekanisme perampasan aset tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan.
Selain itu, pembahasan mencakup kemungkinan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk investasi bodong.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam RUU tersebut mengalami penyesuaian dari semula 13 menjadi enam jenis tindak pidana.
Penyesuaian dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyampaikan bahwa Timus dan Timsin telah menyelesaikan perumusan serta sinkronisasi hasil pembahasan.
Penyempurnaan tersebut meliputi redaksional, tata bahasa, sinkronisasi antarpasal, serta penyesuaian rumusan agar tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.
Setelah keputusan tingkat I, DPR dan pemerintah akan melanjutkan proses legislasi melalui pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan sebelumnya menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang sebelum memperoleh persetujuan dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.








