Politik

Pulihkan Kepercayaan Publik, PDIP Sumut Siap Buka Ijazah Kader

×

Pulihkan Kepercayaan Publik, PDIP Sumut Siap Buka Ijazah Kader

Sebarkan artikel ini
Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.
Sutrisno Pangaribuan menyatakan PDI Perjuangan Sumut siap mendukung verifikasi terbuka dokumen pendidikan seluruh kader yang menduduki jabatan publik. (Foto/Dok)

MEDAN | DANews.id – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan siap membuka dokumen pendidikan seluruh kader yang menduduki jabatan publik untuk menjalani verifikasi ulang. Kesiapan tersebut mencakup anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan partainya mendukung tuntutan masyarakat agar dokumen pendidikan pejabat publik dibuka dan diverifikasi secara transparan.

“Kami mendukung keterbukaan dan verifikasi dokumen pendidikan seluruh pejabat publik. Tidak ada alasan bagi kader PDI Perjuangan untuk menghindari pemeriksaan. Jika KPU dan kementerian terkait hendak melakukan verifikasi ulang, kami siap memberikan akses terhadap dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” ujar Sutrisno.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya petisi daring di platform Change.org yang digagas Farida Octavia. Petisi yang meminta seluruh anggota DPR RI membuka ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik itu telah memperoleh 30.230 tanda tangan hingga Kamis (19/11/2026) pukul 09.22 WIB.

Sutrisno menjelaskan, kesiapan verifikasi mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Menurutnya, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap dokumen pendidikan kader yang menjabat kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Dokumen yang siap diverifikasi meliputi ijazah pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk ijazah Paket C dan surat keterangan pendidikan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

“Kami bahkan siap membuka dokumen secara sukarela untuk kepentingan verifikasi. Yang diperlukan adalah mekanisme pemeriksaan yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh pejabat publik. Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan terhadap kelompok atau partai tertentu,” tegasnya.

Baca Juga  Kasus Penyadapan Presiden, Sutrisno Desak Tangkap Aktor Intelektual

Sutrisno meminta lembaga berwenang melaksanakan verifikasi secara objektif, independen, dan tidak diskriminatif. Pemeriksaan, katanya, harus mengacu pada data penerbit ijazah dan institusi pendidikan terkait agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta PDI Perjuangan tidak terus dikaitkan dengan polemik dugaan ijazah yang menyeret mantan kader partai, Joko Widodo, maupun persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sutrisno menegaskan, keduanya sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Karena itu, persoalan hukum maupun administrasi yang menyangkut individu harus ditempatkan sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Partai politik adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang mandatnya berasal dari rakyat. Karena itu, kami harus tunduk pada hukum dan menghormati kehendak masyarakat. Jika hukum mengatur adanya pemeriksaan dan rakyat menghendaki keterbukaan, seluruh kader PDI Perjuangan siap menunjukkan dokumen persyaratan pencalonannya untuk diverifikasi ulang,” katanya.

Sutrisno berharap keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Ia menilai mekanisme verifikasi yang adil dan berlaku bagi seluruh pejabat publik diperlukan agar transparansi tidak hanya menjadi polemik politik, tetapi juga diwujudkan dalam praktik pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *