MEDAN | DANews.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin, mendorong Pemerintah Kota Medan membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah aset umat dikuasai pihak yang tidak berhak.
Muhibuddin menyampaikan hal itu dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir wakaf sekaligus pengarahan terkait aspek hukum pengelolaan dan pengamanan aset wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada para nazir. Penyerahan itu disaksikan Kajati Sumut Muhibuddin serta sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan Hanif, dan Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar.
Muhibuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian. Bahkan, sekitar 100 bidang di antaranya menghadapi persoalan atau sengketa.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan data seluruh tanah wakaf agar permasalahan dapat dipetakan dan ditangani secara terukur.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” tegas Muhibuddin.
Ia berharap Satgas segera dibentuk untuk menyusun strategi dan jadwal kerja sehingga persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Muhibuddin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengamanan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus ikut memberikan perlindungan serta pendampingan hukum agar aset wakaf tidak disalahgunakan atau berpindah tangan.
Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa persoalan tanah wakaf menjadi perhatian serius Pemko Medan. Ia menyebut persoalan tersebut telah muncul sebagai pengaduan masyarakat bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai wali kota.
Rico mengungkapkan, sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain dokumen tanah wakaf yang hilang, perubahan kepemilikan sertifikat atas nama pihak lain, hingga penyerahan tanah yang hanya didasarkan pada surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang memadai.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” kata Rico.
Untuk itu, Pemko Medan menggandeng Kejati Sumut, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat penataan dan penyelesaian persoalan tanah wakaf.
Rico juga mendorong penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar pengelolaan dan pengamanan aset wakaf di Kota Medan memiliki kepastian hukum.
Selain percepatan sertifikasi, Muhibuddin mendorong pengelolaan tanah wakaf secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, lahan di sekitar masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau tenant UMKM, seperti penjualan makanan, buku, dan perlengkapan ibadah, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan wakaf.
Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan rumah ibadah serta membantu kegiatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Muhibuddin juga meminta para nazir menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel, termasuk tertib administrasi serta menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun.
Ia menegaskan, tanah wakaf merupakan amanah para pewakif untuk kepentingan umat sehingga harus dilindungi, dijaga, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
