Jakarta | DANews.id – Tuduhan bahwa aksi mahasiswa terima dana dari elite tertentu hanyalah narasi lama. Tujuannya jelas: memecah belah gerakan. Oleh sebab itu, aktivis 1998 Sutrisno Pangaribuan menilai isu “uang recehan” itu taktik penguasa meredam kritik.
“Penguasa melontarkan tuduhan ini sejak lama. Bahkan, kita sudah mendengarnya jauh sebelum Sumpah Pemuda,” ujar Sutrisno pada Sabtu (27/6/2026).
Ia menegaskan mahasiswa berperan sebagai pengawas sosial. Mereka turun ke jalan dengan atau tanpa bantuan dana. Sekalipun aparat menghadang dengan gas air mata dan pentungan, banyak dari mereka tetap berjuang.
“Mereka tunjukkan eksistensi demi kepentingan bangsa. Entah terima uang atau tidak, intinya mereka hanya perjuangkan kebaikan rakyat,” tegasnya.
Selanjutnya, Sutrisno menanggapi langsung pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal hal ini. Menurutnya, ucapan itu justru reaksi picisan dari pihak yang berkuasa.
“Pada kenyataannya, banyak mantan aktivis kini duduk sebagai menteri, pejabat BUMN, hingga utusan presiden. Pemerintah kerap menggerakkan mereka untuk meredam semangat kritis mahasiswa,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah hentikan tuduhan tak berdasar. Sebaliknya, lebih baik penguasa dengarkan dan jawab tuntutan yang disampaikan.
“Anggaplah aksi mahasiswa sebagai alarm peringatan. Dengan cara itu, mereka ingatkan pemerintah agar memperbaiki tata kelola negara,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengajak mahasiswa tetap fokus pada isu strategis. Di antaranya soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Danantara, serta rencana perubahan UU TNI dan Polri.
“Singkatnya, tuduhan soal dana asing atau elite hanya ingin memecah belah gerakan. Oleh sebab itu, jangan hiraukan isu tak berdasar itu,” pungkas Sutrisno Pangaribuan, Direktur Eksekutif IGoWa. (Red)
