MEDAN | DANEWS.ID – Dewan Peduli Negeri (DPN), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) dan KSPSI AGN Sumatera Utara mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengaudit serta memperketat pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Medan dan Sumatera Utara.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Massa meminta pemeriksaan rutin terhadap dapur pelaksana, terutama yang diduga tidak memenuhi petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP).
Koordinator aksi, Acil, mengatakan pengawasan harus dilakukan sejak proses pengolahan hingga distribusi makanan untuk memastikan keamanan penerima manfaat.
“Kami meminta BGN jangan hanya melakukan pengawasan ketika sudah terjadi persoalan. Seluruh dapur pelaksana MBG harus dimonitor dan diperiksa secara rutin, terutama terkait kebersihan, keamanan pangan, pengolahan, penyimpanan dan distribusi,” kata Acil.
Massa juga meminta dapur yang terbukti tidak memenuhi standar segera dibenahi serta meminta evaluasi terhadap Kepala BGN Perwakilan Medan, Donal Simanjuntak. Jika ditemukan kelalaian, mereka meminta BGN mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Selain itu, massa mendesak BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan transparan menyampaikan hasil monitoring serta evaluasi.
“Kami mendukung program yang bertujuan membantu masyarakat, tetapi dukungan itu harus disertai transparansi, pengawasan, keamanan pangan dan pertanggungjawaban,” tegas Acil.
Massa menilai pengawasan rutin dan kontrol sosial diperlukan untuk mencegah persoalan serta memastikan program MBG berjalan sesuai standar.
