JAKARTA | DANews.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota yang memberikan dukungan terhadap pengajuan HMP tersebut.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni didukung sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lintas fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Adapun 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Saan mengatakan, usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.
Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026).
Substansi pengajuan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan pencalonan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Dalam pengajuan tersebut, para anggota DPR merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang mengatur hak menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum atau kondisi ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
Meski demikian, pengajuan HMP belum berarti Gibran resmi dimakzulkan. Usulan tersebut masih harus melewati sejumlah tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apabila HMP disetujui dalam mekanisme DPR dan ditemukan dasar konstitusional untuk mengusulkan pemberhentian, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan masuknya usulan tersebut ke agenda DPR, polemik persyaratan pencalonan Gibran kini memasuki tahapan pembahasan melalui mekanisme kelembagaan parlemen.
