JAKARTA | DANews.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Kedatangannya untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta pimpinan MPR memproses permohonan tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat pengunduran diri itu. Menurutnya, Gibran datang menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan secara resmi keinginannya mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Gedung MPR, Jakarta.
Muzani juga menjelaskan bahwa surat pengunduran diri serupa sebelumnya telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Langkah tersebut menyusul dinamika politik di DPR RI setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Sebelumnya, Gibran juga telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dengan penyerahan surat kepada pimpinan MPR, proses selanjutnya berada pada ranah kelembagaan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut berdasarkan ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional, sekaligus menempatkan MPR pada posisi penting untuk memastikan proses pergantian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi.
