MEDAN | DANews.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumut pada tahun 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan nominal tahun 2026.
Harapan itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (14/7/2026).
“Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan,” kata Bobby.
Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Sumut sekitar Rp6 triliun. Sementara berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, tambahan alokasi TKD untuk Sumut mencapai Rp6,35 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana 2025.
“Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Satgas dari pusat menyoroti rendahnya realisasi Tambahan TKD 2026 di Sumut yang baru mencapai sekitar 2,7 persen.
“Dengan adanya monitoring organisasi yang dilakukan Satgas dari pusat ini, nantinya realisasi dana Tambahan TKD ini bisa lebih cepat. Namun sampai saat ini, prosentasinya untuk Sumut ini sekitar 2,7 persen,” ujar salah satu narasumber.
Satgas menyebut monitoring dan asistensi akan terus dilakukan setiap minggu. Tujuannya agar kendala di daerah bisa langsung disampaikan dan dicarikan solusi, terutama dengan kondisi sudah dekat musim hujan.
“Ini menyangkut kemaslahatan masyarakat. Kegiatan infrastruktur harus cepat selesai, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh bagian Sumatera Utara,” lanjutnya.
Penyebab rendahnya penyerapan disebut karena perbedaan persepsi di daerah dan regulasi yang perlu disamakan. “Perlu dihadapi dengan monitoring dan asistensi ini untuk penyamaan persepsi. Karena daerah juga tidak mau salah dalam menggunakan anggaran,” jelasnya.
Bobby mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat di wilayah terdampak bencana, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
Ia juga mengajak seluruh Pemkab/Pemko di Sumut memperkuat kolaborasi untuk mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana. “Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Lanjut, Fatoni mengapresiasi komitmen kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Perkada. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan.
Terkait pengawasan, wahyu sebagai Satgas menegaskan sudah ada ketentuan dan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan penggunaan anggaran sesuai aturan. Masyarakat juga didorong melapor jika menemukan kendala di lapangan.
“Masukan dari masyarakat menjadi bahan kita untuk berkoordinasi dengan daerah,” ujar Wahyu.
Turut hadir Staf Khusus Mendagri Kartosius Sinaga, Wagub Sumut Surya, Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut. (Red)
