MEDAN | DANews.id – Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII 2026 jadi momentum penting. Forum itu mempertemukan 98 kota untuk menyampaikan persoalan nyata ke pemerintah pusat.
Dari forum ini, APEKSI menargetkan 50 rekomendasi. Seluruh poin akan dikawal hingga mendapat tindak lanjut dari pusat.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis mengkritik pola penyusunan kebijakan selama ini. Menurutnya, kajian masih terlalu akademis dan berpusat.
“Yang hadapi dampak langsung itu pemerintah daerah. Mereka berhadapan dengan masyarakat tiap hari. Karena itu masukan kota wajib masuk dalam kebijakan,” kata Alwis di Medan, Selasa (30/6/2026).
Ia menyebut pemerintah kota punya catatan konkret. Catatan itu meliputi pelayanan publik, regulasi, pembiayaan, hingga persoalan sosial.
Karena itu ia menekankan, rekomendasi yang lahir harus berbasis kondisi riil di lapangan, bukan bersifat umum.
Dari 98 kota di Indonesia, 93 berstatus otonom. Banyak di antaranya menghadapi persoalan serupa, tapi dengan pendekatan berbeda.
“Forum ini jadi ruang saling belajar. Kota bisa adopsi inovasi dan saling menguatkan pemerintahan,” ujar Alwis.
Salah satu fokus utama Rakernas adalah kemandirian fiskal. Ia mendorong kota mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai contoh, Alwis menyorot Kota Medan. Pemko Medan menerapkan digitalisasi pendapatan daerah untuk memotong kebocoran dan menaikkan transparansi pajak.
“Medan bisa jadi contoh. Inovasi seperti ini penting direplikasi kota lain,” tegasnya.
Rakernas XVIII ditargetkan menghasilkan 50 poin rekomendasi. Sasaran penyampaiannya ke kementerian, lembaga, swasta, hingga BUMN.
“Rekomendasi tidak boleh berhenti jadi dokumen. Kami kawal lewat advokasi agar pusat menindaklanjuti,” ujarnya.
Selain kebijakan, APEKSI juga menyorot dampak ekonomi Rakernas di Medan. Event besar ini menggerakkan hotel, transportasi, UMKM, kuliner, hingga ekonomi kreatif.
“Dampaknya lebih besar dari angka resmi. Sektor informal juga ikut bergerak,” jelas Alwis.
Ia mengakui kegiatan ini butuh investasi. Namun manfaatnya melampaui ekonomi. Ada jejaring, pertukaran ilmu, dan peningkatan kapasitas pemerintah kota.
“Nilai pertukaran solusi antar kota tidak bisa dihitung. Itu modal membangun daerah,” pungkasnya.
Konferensi pers dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah dan Ketua Komisariat Wilayah I. Hadir juga Wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana, SE MSi, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Wali Kota Surakarta Respati Ardi, serta Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis. (Red)
