MEDAN | DANews.id – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sutrisno meminta aparat penegak hukum bekerja secara independen, profesional, dan tidak terpengaruh kekuasaan maupun kepentingan politik. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara objektif tanpa membedakan latar belakang pihak yang dilaporkan.
Ia menilai sejumlah persoalan yang terjadi pada masa kepemimpinan Bobby Nasution perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Namun, penanganannya harus tetap berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Beberapa persoalan yang disoroti Sutrisno antara lain dugaan penyimpangan perizinan pertambangan di Maluku Utara, proyek Lampu Pocong yang disebut berujung pada kerugian keuangan daerah, revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, serta pembangunan Islamic Center Medan.
Selain itu, ia meminta aparat menelusuri persoalan pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU), pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, serta dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
Sutrisno juga meminta aparat mendalami keterangan dan peran sejumlah pihak yang namanya disebut dalam berbagai persoalan tersebut, termasuk Akbar Himawan Buchari dan Ade Jona Prasetyo.
Secara khusus, ia mendesak KPK menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan Rektor USU Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi yang turut menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Menurut Sutrisno, siapa pun yang memiliki relevansi dengan suatu perkara harus dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum.
“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa pejabat publik lainnya, tidak ada alasan untuk bersikap berbeda terhadap pihak-pihak yang namanya muncul dalam laporan atau pengembangan perkara. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah beberapa kali dipanggil KPK, tetapi belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Sutrisno meminta aparat menjalankan kewenangan pemanggilan sesuai prosedur hukum.
Di tingkat daerah, Sutrisno mendesak Kejaksaan Negeri Medan menelusuri informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam persoalan Medan Fashion Festival (MFF) 2024.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap setiap laporan harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum, bukan latar belakang maupun hubungan keluarga pihak yang disebut.
Sementara itu, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sutrisno meminta agar penerimaan hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara pada masa Penjabat Gubernur Agus Fatoni tidak memengaruhi independensi lembaga dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Ia menyoroti hibah untuk pembangunan gedung kantor Kejati Sumut yang disebut belum rampung serta rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kebutuhan lahan parkir.
Menurutnya, kepentingan kelembagaan terkait hibah tersebut harus dipisahkan dari penanganan laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan maupun Pemprov Sumut.
Sutrisno juga menyinggung prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ia menegaskan tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum karena hubungan keluarga dengan pejabat negara ataupun jabatan strategis yang pernah diemban.
“Seorang petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi norma konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Sutrisno juga menyinggung dinamika politik nasional, termasuk pemberitaan mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri serta polemik persyaratan pencalonan wakil presiden yang pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Ia berharap dinamika tersebut tidak mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari berbagai laporan masyarakat yang membutuhkan tindak lanjut.
Sutrisno berharap KPK, Kejaksaan, dan Polri membuktikan independensi serta profesionalitas dalam menangani setiap pengaduan. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum hanya dapat dibangun melalui penanganan perkara yang transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.
