JAKARTA | DANEWS.ID – Reforma agraria harus menghasilkan keadilan dalam penguasaan tanah, bukan sekadar mengejar jumlah sertifikat. Karena itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi dari berkurangnya ketimpangan, konflik yang menurun, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat,” ujar Aqib, Senin (14/9/2026).
RUU tersebut telah disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pekan lalu. Aqib menegaskan, reforma agraria harus menjawab ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Ia juga mendukung pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Namun, politisi Fraksi PAN itu mengingatkan desain kelembagaan harus tepat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau memperlambat penyelesaian persoalan masyarakat. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum dan memperkuat kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah pertanahan.
