Sumut

Bobby Turunkan Foto Gibran, Sutrisno Sentil Inkonsistensi Politik Gubernur Sumut

×

Bobby Turunkan Foto Gibran, Sutrisno Sentil Inkonsistensi Politik Gubernur Sumut

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka, sementara Sutrisno Pangaribuan menyoroti konsistensi politiknya.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan setelah menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor pemerintahan dan sekolah. Sutrisno Pangaribuan menilai sikap politik Bobby perlu dicermati. (Foto/Dok)

MEDAN | DANews.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah di Sumatera Utara. Instruksi tersebut disampaikan menyusul informasi pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bobby mengaku telah meminta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meneruskan arahan tersebut kepada seluruh jajaran terkait.

“Sudah (diminta untuk diturunkan foto Wapres),” kata Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

Menurut Bobby, instruksi itu disampaikan setelah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan menyusul pengunduran diri Gibran.

“Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin setelah Pak Wapres melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong,” ujarnya.

Instruksi tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan. Ia menyoroti sikap politik Bobby yang dinilainya perlu lebih konsisten, terutama dalam menyampaikan pernyataan di hadapan publik.

Sutrisno mengaitkan instruksi penurunan foto Gibran dengan pernyataan Bobby sekitar satu bulan sebelumnya, tepatnya Jumat (9/10/2026), ketika menanggapi pertanyaan wartawan mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

Saat itu, Bobby menyebut Gibran merupakan seorang sarjana berdasarkan pengetahuannya. Ia juga melontarkan pernyataan bernada satire dengan menyarankan agar persoalan ijazah Gibran turut dipermasalahkan.

“Mas Gibran setahu saya sarjana ya. Sarjana. Kalau Pak Jokowi kan dipermasalahkan sarjananya. Saran saya, sekalian aja dipermasalahkan sarjananya,” ujar Bobby ketika itu.

Menurut Sutrisno, pernyataan tersebut kini menjadi catatan publik setelah Bobby menginstruksikan penurunan foto Gibran yang merupakan abang iparnya sendiri.

“Seorang pejabat publik harus memahami bahwa setiap pernyataan memiliki konsekuensi politik. Jangan mudah melontarkan sindiran kepada wartawan atau masyarakat, apalagi ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut keluarga sendiri. Hari ini Bobby meminta foto Gibran diturunkan. Publik tentu dapat mengingat kembali pernyataannya sebulan lalu. Konsistensi seorang pemimpin diuji bukan hanya ketika berbicara, tetapi juga ketika menghadapi perubahan situasi politik,” tegas Sutrisno.

Baca Juga  DPRD Sumut Bungkam Soal Dugaan Pungutan Rp75 Ribu di MAN 2 Tanjung Pura

Selain menyoroti persoalan tersebut, Sutrisno juga menyinggung berbagai dugaan persoalan hukum yang selama ini dikaitkan dengan Bobby. Ia meminta agar setiap dugaan ditangani melalui proses hukum yang objektif dan transparan.

Menurutnya, kedekatan dengan kekuasaan maupun dukungan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

“Ketika seseorang berada dalam lingkaran kekuasaan, dukungan politik mungkin terasa kuat. Namun, dukungan itu tidak boleh dijadikan jaminan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti pernyataan Bobby mengenai kesetiaannya kepada partai politik yang kini menaunginya setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan.

Bobby sebelumnya menyatakan bahwa partai tersebut telah memberikan kesempatan dan menerima dirinya dengan baik. Ia juga menyebut tidak ingin kembali berpindah partai.

Namun, Sutrisno menilai kesetiaan politik tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan terbuka. Menurutnya, komitmen harus terlihat melalui sikap dan tindakan dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.

“Bobby pernah meninggalkan PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya menjadi kepala daerah. Sekarang Bobby menyatakan kesetiaan kepada partai yang menaunginya. Tentu publik berhak menilai konsistensi pernyataan tersebut. Kesetiaan politik bukan sekadar ucapan ketika seseorang membutuhkan dukungan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui tindakan,” kata Sutrisno.

Ia mengingatkan bahwa partai politik tidak boleh dijadikan tempat berlindung dari persoalan pribadi maupun hukum. Pergantian afiliasi politik, lanjutnya, tidak menghapus tanggung jawab seseorang atas keputusan dan tindakan yang pernah dilakukan.

“Jangan sampai partai politik hanya dijadikan tempat berlindung ketika menghadapi persoalan. Jabatan dan kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab politik dan hukum tetap melekat pada setiap orang. Karena itu, Bobby sebaiknya lebih berhati-hati dalam membangun pernyataan dan komitmen politiknya,” tutup Sutrisno.

Baca Juga  ​Alih-Alih Selesaikan Masalah, Agenda Berkantor di Nias Hanya Ajang Roadshow Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *