MEDAN | DANews.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD GMNI Sumut, Diga Pinem, melalui rilis yang diterima media di Medan, Minggu (15/11/2026). Dia meminta KPK mengusut seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut, termasuk pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
“Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka, melakukan penangkapan sesuai ketentuan hukum, dan membawa perkara hingga persidangan,” tegas Diga.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pejabat pelaksana, sementara pihak yang memiliki kewenangan politik dan pengambilan keputusan luput dari pemeriksaan.
Dia menilai, KPK perlu menelusuri secara menyeluruh dua proyek pembangunan jalan, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan total anggaran sekitar Rp165,8 miliar.
Diga menyebut, dalam persidangan terungkap bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025. Anggaran kemudian dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, mekanisme pergeseran anggaran yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur perlu diperiksa, termasuk dasar kebijakan, prosedur, dan pertanggungjawaban pejabat terkait.
Dia juga menyoroti sikap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang sebelumnya meminta KPK menelusuri persoalan pergeseran anggaran tersebut dan membuka kemungkinan penyidikan lanjutan.
Dalam persidangan, lanjut Diga, muncul keterangan bahwa Topan Obaja Putra Ginting pernah melaporkan rencana pembangunan jalan kepada Bobby Nasution. Namun, dia mengakui bahwa keterangan tersebut bukan bukti kesalahan pidana, melainkan informasi yang perlu diuji lebih lanjut oleh penyidik.
“GMNI Sumut mendesak KPK menelusuri aliran anggaran, proses pergeseran, komunikasi, serta seluruh rantai pengambilan keputusan secara independen dan transparan,” ujarnya.
Selain perkara proyek jalan Sipiongot, Diga meminta KPK kembali mendalami perkara pertambangan yang dikenal dengan istilah Blok Medan dalam kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
Dia menyoroti keterangan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, dalam persidangan yang menyebut nama Bobby Nasution ketika menjelaskan istilah Blok Medan. Sementara itu, Abdul Gani Kasuba juga pernah mengaitkan istilah tersebut dengan kepentingan pertambangan milik istri Bobby.
Menurut Diga, keterangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menelusuri kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, termasuk informasi mengenai pertemuan, pembahasan investasi, dan pengurusan konsesi pertambangan.
“Fakta persidangan ini semestinya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri kepemilikan manfaat. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada kedekatan politik maupun relasi kekuasaan,” katanya.
Selanjutnya, GMNI Sumut juga meminta KPK memperluas pengusutan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya wilayah Medan.
Diga menilai, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada pejabat dan pelaksana proyek yang telah diproses hukum. KPK perlu menelusuri seluruh rantai kepentingan, komunikasi, pertemuan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari proyek tersebut.
Dia menegaskan, apabila terdapat informasi atau bukti yang menghubungkan Bobby Nasution dengan perkara DJKA, penyidik harus mengujinya secara profesional berdasarkan ketentuan hukum.
“Kami juga mendesak KPK segera melakukan evaluasi dan pendalaman kembali terhadap ketiga perkara tersebut. Jangan biarkan fakta persidangan berhenti menjadi catatan tanpa pertanggungjawaban. KPK harus berani bertindak, transparan, dan tidak memberikan ruang impunitas kepada siapa pun,” pungkas Diga, yang juga Founder Marhaenis Academy.
GMNI Sumut berharap KPK mengusut ketiga perkara tersebut secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.








