JAKARTA | DANews.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Hal ini termasuk kebakaran hebat yang melanda kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo yang dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare serta keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang menuntut konsentrasi penuh pemerintah dalam mengendalikan api, melindungi ekosistem, dan menjamin keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).
Sebagaimana diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan bermula sejak Senin pekan lalu terus meluas. Akibatnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, maupun Probolinggo.
Selama sepekan terakhir, kebakaran di kawasan Bromo telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan tersebut. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman.
Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo berjalan di bawah satu komando yang kuat serta didukung personel dan peralatan yang memadai.
“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Selanjutnya, Puan mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah efektif guna mengarahkan pemadaman darat maupun udara berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah menyusun peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan kerusakan lanjutan.
Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan sekadar menjadi penanaman kembali pohon atau vegetasi. “Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Selain itu, Puan menilai penutupan total kawasan Bromo juga menimbulkan dampak ekonomi yang harus segera dihitung Pemerintah. Sebab Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, sehingga penutupan total dapat memengaruhi sektor pariwisata secara luas.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Karena itu, kata Puan, Pemerintah perlu segera melakukan penilaian dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal. “Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Dalam jangka panjang, Puan meminta Pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar untuk menyusun standar ketahanan kawasan wisata alam yang strategis secara nasional. “Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Puan merinci, pemetaan tersebut harus mencakup tingkat tapak, ketersediaan sumber air pemadaman sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, jumlah personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan: bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan juga meminta Pemerintah memantau kondisi taman nasional, kawasan hutan, maupun wilayah lain yang dilanda karhutla. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Pernyataan itu disampaikan Puan menyusul terjadinya karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan kini hampir mendekati permukiman warga. Kencangnya angin di lokasi membuat api di lahan gambut itu menjalar dengan cepat. Hingga Jumat (7/8), luas lahan yang terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau serta potensi kuat El Nino diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Menurut Puan, perkembangan ini menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Sebab ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, sifat masalahnya berubah menjadi ancaman yang lebih luas.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.
Selanjutnya, Puan menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Api dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah dan muncul kembali di titik lain. Yang lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalimantan Tengah bukan kejadian yang bersifat kebetulan, melainkan ada indikasi kesengajaan.
“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.
Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah ini mencakup pemetaan potensi penyebaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. “Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.
Terakhir, Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana karhutla bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terbakar. Kebakaran hebat dapat menghasilkan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang menderita gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.
