MEDAN | DANews.id – Ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat kritik dari Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai para ketua umum partai koalisi tidak menunjukkan keberanian untuk berkompetisi memperebutkan posisi wakil presiden di tengah wacana pergantian jabatan tersebut.
Sutrisno menyebut sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan penentuan calon wakil presiden kepada Prabowo atau kader Partai Gerindra sebagai ironi dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin, bukan sekadar kendaraan untuk mempertahankan jabatan dalam pemerintahan.
Kritik tersebut disampaikan Sutrisno dalam tulisan berjudul Ironi Partai Koalisi, Para Ketum Parpol Tidak Bernyali.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut seluruh partai koalisi sepakat menyerahkan posisi calon wakil presiden kepada kader Gerindra.
Bagi Sutrisno, pernyataan tersebut memperlihatkan lemahnya keberanian politik para ketua umum partai koalisi. Padahal, mereka memimpin partai yang memiliki basis massa, struktur organisasi, serta kader yang berpengalaman dalam pemerintahan.
Sutrisno kemudian membandingkan situasi itu dengan Pilpres 2024. Saat itu, sejumlah partai politik mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Menurutnya, partai-partai koalisi kembali memperlihatkan kecenderungan mengikuti kehendak figur yang memiliki kekuasaan dibandingkan membangun kompetisi kepemimpinan secara mandiri.
Empat Ketum Parpol Dinilai Tidak Tampil
Sutrisno juga menyoroti empat ketua umum partai politik yang kini menduduki jabatan strategis dalam kabinet Prabowo.
Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB; dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Keempatnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Namun, menurut Sutrisno, mereka tidak memperlihatkan keinginan untuk tampil sebagai kandidat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden.
Ia bahkan membandingkan sikap tersebut dengan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP yang pernah tampil dalam kompetisi pemilihan wakil presiden dan terpilih melalui Sidang Istimewa MPR RI 2001.
Bagi Sutrisno, keberanian mengikuti kompetisi merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin partai politik.
Yusril dan Kader PDI Perjuangan Masuk Bursa
Di tengah minimnya nama ketua umum partai koalisi yang menyatakan ketertarikan terhadap posisi wakil presiden, Sutrisno menyinggung Yusril Ihza Mahendra yang disebut memberikan sinyal berminat.
Ia mengaitkan sikap Yusril dengan pengalamannya dalam dinamika politik nasional, termasuk peristiwa pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR RI 1999.
Selain Yusril, sejumlah kader PDI Perjuangan juga mulai dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi dua figur yang disebut dalam pembicaraan tersebut.
Sutrisno menilai PDI Perjuangan memiliki banyak kader berpengalaman yang dapat mengisi posisi kepemimpinan nasional.
Selain Puan dan Pramono, ia menyebut Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi, Ahmad Basarah, Utut Adianto, dan Said Abdullah.
Meski demikian, Sutrisno menilai PDI Perjuangan memiliki garis politik sendiri. Ia menyebut partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut konsisten mengambil posisi di luar pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, penyebutan nama kader PDI Perjuangan dalam bursa calon wakil presiden tidak otomatis menunjukkan kesediaan partai tersebut bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Singgung Sejarah Hamzah Haz
Untuk memperkuat kritiknya, Sutrisno mengingatkan kembali kompetisi politik dalam Sidang Istimewa MPR RI 2001.
Setelah MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, Hamzah Haz terpilih menjadi wakil presiden.
Menurut Sutrisno, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketua umum partai politik memiliki kesempatan untuk tampil dan bersaing dalam perebutan jabatan kepemimpinan nasional.
Ia menilai kondisi politik saat ini justru memperlihatkan minimnya kompetisi terbuka di antara elite partai koalisi.
Sutrisno juga mengkritik kecenderungan partai politik yang lebih mengutamakan posisi dalam pemerintahan daripada memperjuangkan kemandirian dan kaderisasi kepemimpinan.
Di akhir tulisannya, Sutrisno mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pemilu dan banyak partai politik. Demokrasi membutuhkan keberanian elite untuk berkompetisi, kemandirian partai, serta mekanisme regenerasi kepemimpinan yang sehat.
Ia menilai dominasi oligarki dan pemusatan keputusan politik pada segelintir elite dapat memperlemah fungsi partai politik sebagai sarana melahirkan pemimpin nasional.








