MEDAN | DANews.id – Wacana penyediaan angkutan umum gratis bagi pelajar di Kota Medan kembali mengemuka. Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, SE, mendorong program tersebut dapat direalisasikan mulai 2027.
Afif mengatakan, gagasan angkutan gratis bagi pelajar telah disampaikannya sejak tahun lalu dan kembali diperkuat dalam rapat komisi DPRD Medan beberapa waktu lalu.
“Maaf saya belum dengar ada gagasan dari Organda. Saya sudah memberikan gagasan ini dari tahun lalu dan saya ulangi dan kuatkan lagi dalam rapat komisi beberapa waktu lalu. Boleh dicek di jejak digital agar informasinya tepat,” ujar Afif melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/10/2026).
Ia meminta Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Organda serta pemangku kepentingan lainnya untuk merealisasikan program tersebut. Afif mengusulkan Medan Utara menjadi wilayah awal pelaksanaan karena kondisi ekonomi masyarakat di kawasan tersebut dinilai membutuhkan dukungan akses transportasi bagi pelajar.
“Ini saya minta untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Perhubungan agar bisa bekerja sama untuk memulai hal ini diawali di Medan Utara mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sana yang lebih membutuhkan,” katanya.
Afif menyebut DPRD Medan kini mendorong agar program tersebut dapat dilaksanakan pada 2027. Pembahasan R-APBD 2027 dinilai menjadi momentum untuk menyiapkan kebutuhan anggaran.
Sementara itu, Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga, membenarkan pernah ada layanan bus sekolah gratis di kawasan Medan Utara.
Namun, menurut Jaya, layanan tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa dari satu sekolah dan berlangsung pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Tapi itu bus khusus satu sekolah. Itu era Bobby menjabat Wali Kota Medan,” terang Jaya.
Terpisah, dosen Politeknik Negeri Medan, Amrizal, mengingatkan agar rencana angkutan gratis bagi pelajar disiapkan secara matang. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan ketepatan waktu, kecukupan armada, hingga sasaran penerima manfaat.
Ia menilai konsistensi waktu menjadi faktor penting karena pelajar memiliki jadwal masuk sekolah yang ketat.
“Di samping itu, jumlah armada yang disediakan juga harus mencukupi untuk jumlah siswa yang ditargetkan,” katanya.
Dosen Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan itu juga meminta pemerintah memperjelas kategori pelajar yang mendapatkan fasilitas angkutan gratis.
Selain itu, program tersebut diharapkan tidak mengganggu angkutan umum yang sudah beroperasi.
Menurutnya, bus sekolah sebaiknya berfungsi sebagai angkutan pendukung bagi pelajar yang belum terakomodasi oleh angkutan umum perkotaan, layanan transportasi daring berbayar maupun kendaraan pribadi.
“Intinya bus sekolah menjadi angkutan pembantu untuk sejumlah pelajar yang belum terakomodir oleh angkutan umum perkotaan, angkutan umum online berbayar dan angkutan pribadi pengguna,” jelasnya.
Amrizal yang memiliki kepakaran di bidang sistem transportasi juga meminta pemerintah memperhatikan aspek operasional, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), agar layanan angkutan gratis dapat berjalan secara konsisten.
Dengan berbagai masukan tersebut, pembahasan program angkutan gratis bagi pelajar diharapkan disertai perencanaan rute, sasaran penerima, kebutuhan armada, skema kerja sama dengan operator serta dukungan anggaran yang memadai.
