JAKARTA | DANEWS.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB), Jumat (18/9/2026).
Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan mengikuti dan membantu proses penyidikan KPK. Ia berharap perkara tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di internal kementerian.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR,” kata Nusron.
Di sisi lain, Nusron memastikan proses hukum tersebut tidak mengganggu pelayanan pertanahan. Ia meminta seluruh jajaran tetap solid dan menjalankan pelayanan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
“Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan,” ujarnya.
Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah berkomitmen melakukan inovasi dan perubahan. Karena itu, ia meminta jajaran tetap menjalankan agenda tersebut di tengah proses hukum yang berlangsung.
“Karena memang sebelum ini kita sudah komitmen untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi dan perubahan,” katanya.
